33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Daerah Soal Dana Desa, Ini Usulan Ketua Apdesi Sumut

Soal Dana Desa, Ini Usulan Ketua Apdesi Sumut

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Kucuran dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sangat membantu desa-desa di Indonesia.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sumatera Utara, Zainul Akhyar, menilai, dana desa sangat membantu pembangunan di desa.

    “Baik itu pembangunan sumber daya manusia (SDM)-nya, maupun infrastruktur dan juga perekonomian masyarakat desa,” kata Zainul kepada desapedia.id, Selasa (5/6).

    Sebagai contoh, lanjut Zainul, adanya dana desa membuat jalan dan parit (saluran drainase) di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kini sudah tertata dengan baik.

    “Kedai Durian juga memiliki Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang ke depannya bisa meringankan perekonomian masyarakat desa,” kata Zainul yang saat ini juga menjabat Kades Kedai Durian.

    Meski begitu, ada beberapa usulan Zainul terkait penggunaan dana desa. Pertama, dia berharap agar pemerintah pusat bisa memasukkan tunjangan Kades dari dana desa. “Karena masih ada siltap (penghasilan tetap) Kades di Sumut sebesar Rp600 ribu per bulan,” ungkap Zainul.

    Kedua, Zainul berharap agar dana desa juga diperbolehkan membeli tanah untuk membangun kantor kepala desa. “Di Sumut masih banyak Kades yang tidak punya kantor,” keluhnya.

    Ketiga, dia mengusulkan agar Kades dan perangkat desa bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. “Mengapa yang mendapat THR dan gaji ke-13 hanya ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, Polri? Padahal kami juga adalah apatur pemerintah. Bahkan kami bekerja 24 jam dalam sehari. Jadi kami hanya minta keadilan dan rasa kebersamaan,” ungkap Zainul.

    Dia menambahkan, semua keluhannya itu telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada awal April 2018 lalu. “Saya sudah sampaikan ke Pak Mendagri, dan kami berdialog lebih kurang 55 menit,” pungkas Zainul. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah...

    Jakarta, desapedia.id - Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah dalam wawancaranya dengan...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Lawan Covid-19 di DKI Jakarta, KPN Lakukan Aksi Penyemprotan...

    Jakarta, desapedia.id - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ( KPN), Rabu (22/4) menggelar aksi penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman Semper Barat,...

    Lotus Kita Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid 19...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang memasuki Ramadhan 1441 H, Yayasan Lotus Kita menyalurkan 300 paket Sembako kepada warga terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid...

    Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa. Berbagai kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor...

    Berita Terkait