33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes?

SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes?

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapor merah. Hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.

    Persoalan tersebut mendapat sorotan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (19/06/2019). Dia memerintahkan setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.

    “SiLPA APBD sangat besar, penyerapannya harus digenjot semaksimal mungkin agar tidak ada sisa anggaran,” katanya. “Untuk bisa menyerap anggaran secara optimal, perencanaan harus dimatangkan dan pastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik,” sambung Tjahjo.

    Jika banyak APBD provinsi mendapat rapor merah, bagaimana dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah desa di Indonesia?

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Eka Saputra, mengatakan, penggunaan dana di pemerintah desa berbeda dengan penggunaan dana di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

    “Pada dasarnya penggunaan dana di desa sangat sederhana karena bersifat swakelola sehingga prosedurnya tidak serumit di kabupaten/kota dan provinsi dengan metode lelang,” terang Eka saat dihubungi Desapedia.id, di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

    Karena itu, dengan metode swakelola kemungkinan anggaran tidak terserap sangat kecil. “Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya bencana alam, dan sebagainya,” ujar Eka.

    Kalaupun di desa terdapat SiLPA, lanjut Eka, itu bukan berarti kegiatan tidak berjalan. Namun itu diperoleh dari efesiensi kegiatan. “Itupun jumlahnya tidak besar,” tegasnya.

    Meski begitu, Eka berharap agar pemerintah pusat mengadakan bimbingan teknis secara berkala sesuai dengan norma atau peraturan yg terbit.

    “Selama ini peraturan dibuat lalu dilepas begitu saja tanpa ada bimbingan teknis. Sehingga pelaksanaan kegiatan di desa masih ada yang kurang pas,” ungkap Eka. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait