27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes?

SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes?

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapor merah. Hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.

    Persoalan tersebut mendapat sorotan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (19/06/2019). Dia memerintahkan setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.

    “SiLPA APBD sangat besar, penyerapannya harus digenjot semaksimal mungkin agar tidak ada sisa anggaran,” katanya. “Untuk bisa menyerap anggaran secara optimal, perencanaan harus dimatangkan dan pastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik,” sambung Tjahjo.

    Jika banyak APBD provinsi mendapat rapor merah, bagaimana dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah desa di Indonesia?

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Eka Saputra, mengatakan, penggunaan dana di pemerintah desa berbeda dengan penggunaan dana di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

    “Pada dasarnya penggunaan dana di desa sangat sederhana karena bersifat swakelola sehingga prosedurnya tidak serumit di kabupaten/kota dan provinsi dengan metode lelang,” terang Eka saat dihubungi Desapedia.id, di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

    Karena itu, dengan metode swakelola kemungkinan anggaran tidak terserap sangat kecil. “Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya bencana alam, dan sebagainya,” ujar Eka.

    Kalaupun di desa terdapat SiLPA, lanjut Eka, itu bukan berarti kegiatan tidak berjalan. Namun itu diperoleh dari efesiensi kegiatan. “Itupun jumlahnya tidak besar,” tegasnya.

    Meski begitu, Eka berharap agar pemerintah pusat mengadakan bimbingan teknis secara berkala sesuai dengan norma atau peraturan yg terbit.

    “Selama ini peraturan dibuat lalu dilepas begitu saja tanpa ada bimbingan teknis. Sehingga pelaksanaan kegiatan di desa masih ada yang kurang pas,” ungkap Eka. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait