33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Silatnas dan Lokakarya di Jakarta, Ini Beberapa Rekomendasi ADKASI

Silatnas dan Lokakarya di Jakarta, Ini Beberapa Rekomendasi ADKASI

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengusulkan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari silaturahmi nasional dan lokarya di Hotel Redtop Pecenongan Jakarta, 22 Juni 2019.

    “Dalam upaya pencapaian pembanguan nasional yang terencana, anggota DPRD Kabupaten yang tergabung ke dalam ADKASI pada tanggal 22 Juni 2019 yang lalu melaksanakan silaturahmi nasional dan lokakarya yang bertemakan, membumikan Pancasila dalam merajut kembali persaudaraan pasca pemilu 2019,” kata Ketua Umum ADKASI, Lukman Said kepada Desapedia.id, di Jakarta, Senin (8/7/2019).

    Menurut Lukman, dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi dibidang politik, ekonomi, serta bidang sosial dan budaya. Lebih lengkapnya sebagai berikut.

    Bidang Politik:
    1. Pelaksanaan pemilu 2019 berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi sepanjang sejarah republik, namun terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaannya. Dimana pemilu 2019 menjadi industri politik yang memproduksi transaksi, politik uang, polarisasi dan konflik sosial politik serta hoax, membuat suasana batih masyayarakat Indonesia menjadi lelah. Oleh itu dipandang perlu untuk segera melakukan revisi undangundang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar pemilu yang akan datang dapat terlaksana dengan efesien.

    2. Menata tata kelola sektor politik dalam kehidupan berbangsa dan bangsa agar terwujudkan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ideologi Pancasila dan identitas bangsa Indonesia.

    3. Dalam menjalankan kepentingan lembaga DPRD dalam membangun kapasitas tugas dan fungsi DPRD Kabupaten meminta kepada pemerintah agar merevisi Peraturan Pemerintah atau regulasi yang berhubungan dengan DPRD, khususya Adkasi mendesak kepada pemerintah untuk revisi PP. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas/Mobil Dinas.

    Bidang Ekonomi:
    1. Bahwa hingga kini Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan kotor (Gross Nasional Income = GNI) 3.870 dolar AS perkapita, dimana belum menjadi negara makmur (high-income country) dengan GNI 12.166 dolar AS. Lebih dari itu, kita pun menghadapi masalah ketimpangan sosial ekonomi yang sangat lebar. Oleh karena itu kami mengusulkan mengambil tindakan nyata dengan melakukan langkah, yaitu; (a) merevitalisasi sektor – sektor ekonomi yg selama ini menjadi andalan pertumbuhan (seperti pertanian, perikanan, kehutanan, industri tekstil, industri otomotif, industri elektronik, pariwisata, dan lainnya); (b) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru (seperti perikanan budidaya, industri dan jasa maritim, industri bioteknologi, industri kreatif, dan industri 4.0); (c) pengembangan kawasan industri dan ekonomi di luar Jawa; (d) revitalisasi infrastruktur yg ada dan membangun yang baru sesuai dg kebutuhan per daerah; (e) memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berbisnis; dan (f) pembaharuan kebijakan ekonomi poltik yang bertumpuh pada kesejahteraan dan keadilan rakyat, dimana kesemuanya harus mengacu pada idiologi Pancasila.

    2. Bahwa untuk menurunkan ketimpangan sosial ekonomi, sekaligus mensejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan, maka rakyat kecil harus diberikan akses yang lebih baik kepada sumber modal, teknologi, informasi, pasar dan asset ekonomi produktif lainnya.

    3. Supaya kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa meningkat signifikan, perlu segera didirikan BRN (Badan Riset Nasional).

    4. Meminta kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode kedua nanti, formulasi Kabinet yang akan dbentuk hendaknya diisi oleh orang yang kompeten, profesional, dan berakhlak mulia sesuai dengan bidangnya. Ini untuk memastikan keberhasilan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

    Bidang Sosial dan Budaya:
    1. Bahwa polarisasi yang terjadi masyarakat saat ini yang di sebabkan oleh politik liberal telah menegaskan bahwa telah terkikisnaya nilai-nilai pancasila oleh karena itu pembumian pancasila melalui kebijakan dari dareh hingga Nasional menjadi keniscayaan.

    2. Bahwa oleh karena itu, salah satu strategi pembumian pancasila harus dilakukan melalui pendidikan keluarga dan sekolah yang bersendikan pada keraifan lokan dan kekayaan budaya indonesia.

    3. Bahwa pentingnya untuk mendorong budaya yang besendikan tradisi lokal menjadi kekuatan sumberdaya daerah dan tetap menjaga ifdentitas daerah yang beragam.

    4. Bahwa pentingnya untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya lokal dalam merumuskan dan mengimplemerntasikan kebijakan ekonomi politik disemua level yang berbasis pada musyawarah dan mufakat. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Berita Terkait