30.3 C
Jakarta
Kamis, 1 Oktober 2020
Beranda Nasional Sikap Politik Komite I DPD RI Soal Dana Desa...

Sikap Politik Komite I DPD RI Soal Dana Desa untuk Atasi Covid-19

Rekomendasi

Lainnya

    Apresiasi Kenaikan Dana Desa 2021, Ketua Umum Apdesi Minta Pemdes Perhatikan Keinginan Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menyampaikan bahwa alokasi...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan Fokus Dana Desa 2021, Ini Rinciannya

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di...

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa 2021

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Jakarta, Desapedia.id – Perkembangan pandemi Covid–19 telah berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat perdesaan.

    Mensikapi Pemerintah yang telah bertindak responsif dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan berbagai regulasi lainnya, Pimpinan Komite I DPD RI yang terdiri dari Ketua Dr. Agustin Teras Narang (dapil Kalteng), Wakil Ketua antara lain Dr. Abdul Kholik (Jateng), Fachrul Rozi (Aceh), dan Jafar Alkatiri (Sulut) menyampaikan beberapa sikap politik sebagai berikut:

    1. Komite I DPD RI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penerbitan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah dipertegas dalam bagian penjelasan bahwa “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid – 19 di desa”.

    Karena itu, Komite I DPD RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kepada Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar segara melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa bagi desa–desa yang belum memperoleh Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen.

    2. Memastikan Pemerintah Desa diseluruh Indonesia agar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran terkait Covid–19 melakukan tahapan sesuai kluster yang terdiri dari: Pertama Tahap Pencegahan, seperti sosialisasi PHBS, Protokol covid–19, dan lain sebagainya. Kedua, Tahap Penanganan atau Isolasi. Komite I DPD RI melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Wuled, Kabupaten Purbalingga dapat menjadi pembelajaran bagi desa – desa lainnya, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

    Ketiga, Tahap Penindakan. Pada tahapan ini apabila ada yang perlu ditegaskan termasuk mengaktifkan aspek keamanan. Keempat, Tahap Pemulihan, yaitu berupa program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diatur dalam SE Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap covid 19 dan Penegasan PKTD. Pemulihan yang dimaksud adalah diperuntukan bagi warga desa yang kehilangan pendapatan termasuk pemudik yang kembali dari wilayah perantauannya.

    3. Mengingatkan kepada Pemerintah Desa agar dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan serta melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid–19 mengacu pada pasal 16 ayat 1 huruf e juncto pasal 17 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini agar terhindar dari dugaan temuan dan dapat terakomodir dalam Siskeudes.

    4. Terkait poin 2 dan 3 tersebut diatas, Komite I DPD RI meminta pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diperkuat yang mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

    5. Terkait poin 2 dan 3 tersebut diatas, agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi Covid–19 dapat berjalan baik, maka Komite I DPD RI juga mendesak para Pendamping Desa disemua tingkatan untuk memperkuat pendampingannya kepada pemerintah desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    282,724
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Prioritas Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Berbeda dari tahun-tahun sebelum, terbitnya Permendesa PDTT No 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 menegaskan dana desa tahun anggaran 2021...

    SDGs Desa Bakal Jadikan Desa Sebagai Role Model Pembangunan...

    Gorontalo, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri yakin suatu saat...

    Dana Desa Kini Diatur di UU 2/2020, Akhmad Muqowam:...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam kembali menyoroti pencabutan Dana...

    Dana Desa 2021 Naik Jadi Rp 72 Triliun, Permendes...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun...

    Berita Terkait