33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Sidang PHPU Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat

Sidang PHPU Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jakarta, desapedia.id – Tidak lama lagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mengungkapkan, rangkaian Sidang MK ini diharapkan menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengah ramainya keriuhan dan persilangan pendapat selama penyelenggaraan pemilu terutama Pilpres 2019.

    Fahira juga berharap seluruh rangkaian proses persidangan PHPU terutama terkait perselisihan Pilpres 2019 di MK mampu menyajikan perdebatan yang substantif dan cerdas sehingga tidak hanya akan media pendidikan politik bagi rakyat, tetapi juga akan menjadi forum bagi rakyat untuk menyaksikan langsung bahwa nilai-nilai dasar dari demokrasi adalah kejujuran dan keadilan.

    “Kita berharap sidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja, baik bagi mereka yang berkayakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudah demokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu, rakyat diharapkan ikut memantau dan mengawasi jalannya persidangan lewat berbagai media komunikasi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (13/6).

    Menurut Fahira, hadirnya MK dengan salah satunya kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu dilatarbelakangi kesadaran bahwa sebagai sebuah proses politik, proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran terutama pelanggaraan peraturan tentang pemilu yang menyangkut kampanye, tindak pidana pemilu, politik uang, sampai kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu sehingga diperlukanlah mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut, dan MK adalah mekanisme tersebut.

    “Konsekuensi bagi Indonesia yang sudah memilih menjadi negara demokratis adalah menggelar pemilu yang bersih. Dari pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas, dan tidak memihak maka akan lahir sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan MK diberi tanggungjawab untuk memastikan hal ini,” tukas Senator Jakarta ini.

    Salah satu pendidikan politik yang penting disajikan selama proses sidang PHPU ini, sambung Fahira, adalah makna PHPU jangan dimaknai dalam arti sempit berupa penghitungan suara saja, tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan suara maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Artinya, MK juga berwenang memproses dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu.

    “Mudah-mudahan segala keriuhan pascapilpres ini bisa reda di tangan MK. Kita doakan bersama, para Hakim Konstitusi mampu memutus perkara perselisihan hasil pilpres ini dengan adil dan imparsial,” pungkas Fahira. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 14:37 WIB 14:37 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Berita Terkait