30.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Parlemen Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang Perubahan UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Warga dan Pemerintah Desa di Kaltara

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla, DPD RI Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat...

    4 Senator Dapil Kaltara Sampaikan Hasil Reses Di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Soroti Binwas Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna pada Senin (8/3) di Kompleks Parlemen,...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan usulan dari Komite I DPD RI yang mengusulkan penyusunan Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

    Sidang Paripurna DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dengan didampingi Wakil Ketua lainnya, yaitu Sultan B Najamuddin dan Mahyudin.

    Dalam paparannya di Sidang Paripurna, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga Ketua Tim Kerja (Timja) Desa, Fernando Sinaga menjelaskan, Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya telah banyak membawa perubahan besar bagi desa-desa di Indonesia.

    Komite I DPD RI, sebagaimana dibacakan oleh Fernando Sinaga dalam Sidang Paripurna, memandang UU Desa memberikan kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya.

    “Namun demikian dalam perjalanannya selama enam tahun terakhir, di dalam UU Desa terjadi penyeragaman sistem dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa masih saja terjadi. Otonomi desa sesuai hak asal-usul dan hak tradisional kurang mendapat tempat”, ungkap Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

    Fernando menegaskan, UU Desa belum mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa.

    Dalam beberapa pasal yang ada dalam UU Desa, lanjut Fernando, ada distorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa.

    Komite I DPD RI melihat ada beberapa hal yang dianggap kontradiktif dan menjadi kekurangan dalam UU Desa. Pertama, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota nyatanya tidak benar- benar merupakan pelimpahan kewenangan seutuhnya.

    Kedua, tidak adanya klausul yang menyatakan pengakuan atas keragaman kapasitas desa yang ada, padahal kenyataannya desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan desa.

    Ketiga, masyarakat desa yang ditempatkan sebagai subjek pembangunan desa yang berhak turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan, nyatanya tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa.

    “Komite I DPD RI masih akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut dalam Penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU tentang Perubahan UU Desa ini dalam Masa Sidang V mendatang”, ujar Fernando. (Red)

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 09:58 WIB 09:58 WIB

    Indeks Berita

    Kunker Waka Komite I DPD RI dan Wamen ATR/BPN...

    Nunukan, desapedia.id – Rangkaian kunjungan kerja (kunker) bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra...

    Kades Pembeliangan Ucapkan Terima Kasih untuk Fernando Sinaga yang...

    Nunukan, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra dan Wakil Ketua Komite I DPD...

    Ruralisasi, Program Konkret Perbaiki Perekonomian

    Jakarta, desapedia.id - Sudah  lebih dari setahun masa pandemi Covid-19 berlangsung di lingkungan lokal, regional hingga global. Berbagai aktivitas, mobilitas dan frekuensi pertemuan fisik...

    Waka Komite I DPD RI Ungkap 4 Distorsi Kewenangan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas evaluasi pelaksanaan UU nomor 6...

    4 Senator Dapil Kaltara Sampaikan Hasil Reses Di Sidang...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna pada Senin (8/3) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. Sidang Paripurna ini...

    Berita Terkait