29.3 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Senator Fachrul Razi: Aceh Tidak Akan Maju dan Bermartabat...

Senator Fachrul Razi: Aceh Tidak Akan Maju dan Bermartabat Karena UUPA Bertentangan dengan MoU Helsinki

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jakarta, desapedia.id – Senator DPD RI H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa Aceh tidak akan maju dan bermartabat karena 16 Poin Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bertentangan dengan MoU Helsinki dan 11 Poin belum Dilaksanakan.

    Demikian disampaikan oleh Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Aceh saat menjadi pembicara dalam dialog memaknai perdamaian Aceh di Mes Aceh, Jakarta, Rabu (14/8/2019). “16 Poin tersebut merupakan pasal krusial, dan menyangkut kemajuan dan keadilan bagi Aceh,” jelas Fachrul dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id.

    Menurut Fachrul Razi, 16 point dalam UUPA masih bertentangan dengan MoU Helsinki, sementara 11 point belum dilaksanakan sama sekali, 26 point Sudah Selesai seiring berakhirnya tugas AMM dan 1 Point bidang penyelesaiaan Perselisihan sesuai pasal 6 poin C Mou Helsinki. “Artinya baru 17 point yang dilaksanakan sesuai dengan MoU Helsinki,” tegas Fachrul Razi.

    Dirinya merekomendasikan agar UUPA direvisi sesuai dengan MoU Helsinki. “Pemerintah pusat tidak perlu curigai dan apriori dengan perjanjian damai ini karena dengan membangun kepercayaan kedua belahpihak perdamaian abadi dapat terwujud melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

    Dirinya mengatakan bahwa tujuan perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki adalah penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Perjanjian ini melahirkan pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan menuju Aceh yang maju dan berhasil.

    Dialog itu juga menghadirkan pembicara mantan Wagub Aceh dan Ketua SIRA Muhammad Nazar, juru runding Pemerintah Indonesia Sofyan A. Djalil, Komisioner KKR Aceh M. Daud Beureueh, mantan komisioner Komnas HAM yang juga pengamat perdamaian Aceh Hafidz Abbas, dan Juha Christensen, komunikator dan negosiator perdamaian Aceh.

    Senator Aceh ini juga akan berkirim surat kepada Martii Ahtisaari berkaiatan dengan implementasi MoU Helsinki selama 14 tahun belakangan ini. “14 tahun perdamaian Aceh masih berjalan dengan dinamika yang begitu complicated karena adanya ketidakseriusan pemerintah pusat terhadap Aceh,” tutup Fachrul Razi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,911,358
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 20:38 WIB 20:38 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Berita Terkait