28.7 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional Senator DPD RI Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP

Senator DPD RI Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Senator DPD RI yang juga Pimpinan Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi MIP menyatakan penolakannya terhadap RKUHP dan UU KPK yang dianggap menjadi ancaman bagi demokrasi dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam acara diskusi yang diadakan di kampus Institut STIAMI Bekasi oleh Lembaga Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK), Selasa, (24/9/2019).

    Hadir sebagai narasumber diantaranya H.Fachul Razi, M.I.P (Senator DPD RI), Dr. Taswem Tarib SH MH BcIM, dan Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, S.I.A., M.Kesos (Tokoh Perempuan Muda Indonesia).

    Menurut Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I DPD RI, adanya UU KPK akan berdampak pada status pegawai KPK menjadi ASN dinilai akan menghilangkan independensi KPK. KPK menjadi Lembaga Pemerintah/eksekutif KPK tidak lagi sebagai lembaga independen yang mengawasi 3 Pilar demokrasi.

    “Aneh jika KPK perlu meminta izin penyadapan, penyitaan, penggeledahan kepada dewan pengawas, dan jika penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, ASN tentunya tidak ada lagi penyidik independen dan dikhawatirkan pula akan makin banyak kasus sprindik yang cocok,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id.

    Menurut Senator DPD RI ini, penuntutan harus koordinasi dengan Kejasaan Agung. KPK tidak lagi punya kewenangan otonom dalam penuntutan dan perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. KPK akan sulit mengusut perkara suap yang biasanya berjumlah di bawah Rp1 miliar.

    “Jika KPK berwenang mengeluarkan SP3, akan banyak kasus besar seperti BLBI, Century, E KTP, Hambalang, dan lainnya berpotensi didesak untuk dikeluarkan SP3, semoga itu tidak terjadi,” tegasnya.

    Fachrul Razi juga mengatakan bahwa KPK bukan hanya dilemahkan melalui UU KPK namun juga dalam RKUHP terhadap kewenangan KPK. Dimana menurut Pimpinan Komite I DPD RI ini KPK tidak lagi berwenang menindak perkara korupsi dan Tipikor menjadi tindak pidana umum.

    “RKUHP memungkinan penghapusan pidana lewat pengembalian kerugian keuangan negara serta kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadili Tipikor menjadi hilang,” tegasnya.

    Fachrul Razi mengatakan bahwa Pidana Badan pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor. Serta Pidana denda pada RKHUP lebih rendah dari pada UU Tipikor. Sementara Pidana terhadap pelaku percobaan korupsi pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor serta pidana terhadap pelaku pembantuan korupsi pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor.

    Disisi lain, pidana terhadap pelaku permufakatan jahat pada RKUHP lebih lebih rendah dari pada UU Tipikor. Fachrul Razi menjelaskan wewenangan dan keberadaan PPTAK menjadi hilang.

    Sikap politik Senator Fachrul Razi ini mempertegas bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan menurutnya negara saat ini menuju kepada kehancuran Indonesia yang diawali dengan penghancuran demokrasi dan semangat reformasi dalam pemberantasan korupsi. “Hanya satu kata, lawan!” tegas Fachrul Razi.

    Sementara itu di beberapa kota terjadi demonstrasi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru berlangsung ricuh. Mahasiswa menjebol pagar DPR. Pantauan media, massa mulai menjebol pagar luar depan DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/9/2019) sekitar pukul 20.30 WIB. Polisi langsung membuat barikade untuk menghalau massa.

    Dalam orasinya, para mahasiswa meneriakkan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK. Mereka pun berjanji datang lagi hari ini dengan massa lebih banyak. Memanasnya aksi ini berawal dari mediasi antara DPR dan mahasiswa yang gagal. Pukul 17.40 WIB, DPR menerima perwakilan dari sejumlah universitas. Mereka diperbolehkan masuk ke Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus...

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    Berita Terkait