25.2 C
Jakarta
Senin, 8 Maret 2021
Beranda Nasional Semua Kementerian/Lembaga Punya Tenaga Pendamping, Jangan Overlapping Intervensi dalam...

Semua Kementerian/Lembaga Punya Tenaga Pendamping, Jangan Overlapping Intervensi dalam Percepatan Pembangunan Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    Di Talkshow Kades Iwan TV Desa, Wakil Mendes PDTT Ingatkan Soal Musdes Sebagai Forum Demokrasi Tertinggi Di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan edisi 14 yang tayang secara langsung di TV...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Jakarta, desapedia.id – Saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga memiliki tenaga pendamping, mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Agama (Kemenag) hingga BKKBN. Semua penyuluh atau pendampingan itu tugasnya langsung menyentuh warga desa.

    Semua Pendamping termasuk Pendamping Desa yang melekat pada Kemendes PDTT, sebagai pendamping yang punya wilayah diharapkan harus mampu memetakan masalah–masalah yang sedang dihadapi warga dampingannya, termasuk persoalan kesehatan pun harus dipikirkan oleh Pendamping Desa.

    Pendamping Desa yang berkualitas baik sesungguhnya dapat membantu Sistem Informasi Desa yang update setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

    Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan.

    Pendamping Desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

    “Dengan demikian, tidak ada overlapping intervensi dalam konteks percepatan pembangunan desa antara satu Kementerian dengan lainnya,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat membuka acara Training of Trainer (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional di Jakarta, Selasa (17/11).

    “Pendamping Desa merupakan elemen penting dalam pembangunan desa. Maka keberadaan Pendamping Desa perlu terus ditingkatkan dengan diberikan pelatihan dan edukasi. Saya ingin Pendamping Desa memiliki kapasitas yang di atas rata-rata pendamping dari Kementerian lain,” kata Gus Menteri. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,379,662
    Kasus Positif
    Updated on 8 March 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait