33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen Sebagai Anak Kandung Reformasi, Penguatan DPD RI Adalah Keharusan

Sebagai Anak Kandung Reformasi, Penguatan DPD RI Adalah Keharusan

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD RI Masih Sangat Amat Kurang

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Jakarta, desapedia.id – Tepat 1 Oktober lalu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memasuki usia yang ke 14 tahun. Desapedia.id berkesempatan berbincang-bincang tentang capaian DPD RI dan tantangan kedepannya bersama Fahira Idris, anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta yang cukup vokal dan kini menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI.

    Menurut Fahira yang merupakan satu-satunya perempuan anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta ini, menapaki usia DPD yang ke 14 tahun ini dirinya berharap semua elemen bangsa menyegarkan kembali ingatan bahwa DPD RI adalah anak kandung reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk mempertegas desentralisasi yang merupakan amanat reformasi. “Jelas sebagai anak kandung reformasi, penguatan DPD RI Adalah keharusan,” tegas Fahira.

    Fahira menilai pentingnya menyegarkan kembali ingatan bangsa ini akan hadirnya DPD RI agar semangat untuk terus memperkuat DPD RI tidak pernah surut. Penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di negara lain yang menganut sistem bikameral, Senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR.

    Penguatan DPD tentu saja bertujuan agar mekanisme checks and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD. Setidaknya, lanjut Fahira, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU, dan ikut mengawasi pemerintahan. Dengan begini parlemen akan kuat dan rakyat mempunyai saluran alternatif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya. “Saya usulkan amandemen konstitusi untuk memperkuat DPD RI,” pinta Fahira.

    Sebagai pimpinan Komite I DPD RI, Fahira melanjutkan bahwa saat ini di tengah-tengah masa kampanye, Komite I DPD RI tetap bekerja seperti biasa dan produktif berupaya menghasilkan RUU, salah satunya adalah pembahasan RUU Pemerataan Pembangunan Daerah. Di RUU ini, lanjut Fahira, menambahkan diksi politik baru, yaitu daerah timpang.

    Terkait RUU ini, Fahira menjelaskan naskah akademik dan draft RUU ini sudah jadi. Peer review sudah dilakukan dengan meminta masukan dan kritikan dari para pakar seperti Prof. Jimly Asshidique, Dr. Syarief Hidayat, Dr. Andi Suratman dari Uni. Tanjungpura, Dr. Robert Endi Jaweng, Prof. Agustinus Fatem, Prof. Mudradjat Kuncoro, Dr. David Pandie, Prof. Fernadin Adegustara dan Prof. Syaiful Bahri. Kegiatan uji sahih terhadap RUU ini juga sudah diselenggarakan di Lampung, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Papua Barat.

    Sebagai anggota DPD, Fahira berharap DPD RI semakin kuat dengan adanya kewenangan baru yang dimiliki oleh DPD RI sesuai UU No 2/2018 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Kewenangan baru kami yaitu mengawasi dan mengevaluasi Ranperda dan Perda memperkuat posisi politik DPD sebagai wakil daerah,” ujarnya.

    Kedepannya, Fahira sangat mengharapkan DPD dan DPR harus lebih sering bersama menyusun UU sesuai amanat konstitusi.

    Ketika ditanyakan tentang pencapaian DPD RI selama ini, Fahira mengungkapkan bahwa sebagai wakil daerah, DPD sudah mengajukan kepada pemerintah terkait 176 Daerah Otonom Baru (DOB) yang kini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah.

    Fahira menambahkan, khususnya Komite I, sejauh ini sudah menghasilkan 14 RUU. Diantaranya RUU Desa, RUU Pemerataan Pembangunan Daerah, RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, RUU DIY, RUU Hak atas Tanah, RUU Kepegawaian, RUU Otonomi Khusus Bali, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, RUU Pengadilan Agraria, RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan, RUU Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Kawasan Megapolitan), RUU Hak atas Tanah, dan RUU Pemerintahan Daerah.

    Dari aspek pengawasan, lanjut Fahira, hasil pengawasan DPD telah didengar pemerintah kemudian dijadikan perbaikan kebijakan, diantaranya pengawasan terhadap UU Desa, reforma agraria, legalisasi aset, perhutanan sosial, penolakan Komite I terhadap revisi UU ASN, adminduk, dan pertanahan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala kadar, asal jadi dan hanya...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Berita Terkait