29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Saran Ketum APDESI Kepada Kemendes PDTT dan Kemendagri: Stop...

Saran Ketum APDESI Kepada Kemendes PDTT dan Kemendagri: Stop Ego Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa Tidak Bisa Jalan Sendiri–Sendiri  

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Dr. Sindawa Tarang sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang digagas oleh Kemendes PDTT dan Kemendikbud terkait rencana pengembangan program Kampus Merdeka untuk Desa.

    Dilain pihak, mantan Kepala Desa dua periode di Provinsi Sulawesi Selatan ini juga sangat mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berencana akan menyelenggarakan program penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa yang akan bekerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Menurut Ketum APDESI yang biasa disapa Bung ST ini, penguatan kapasitas SDM di desa adalah kebutuhan mendesak terutama bagi kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga–lembaga lainnya yang ada di desa.

    Karena itu dirinya berharap seluruh kampus perguruan tinggi terutama yang mempunyai Fakultas Hukum mulai memasukan mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa disemua jenjang pendidikannya mulai dari Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.

    “Pemerintah desa sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, karena itu sangat mungkin menjadi pelajaran bagi siapapun termasuk kepala desa dan perangkat desa di kampus–kampus”, tegas pemegang gelar Doktor dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini.

    Namun demikian, Sindawa sangat menyayangkan kalau pada prakteknya Kemendes PDTT dan Kemendagri berjalan sendiri–sendiri dalam menyelenggarakan program penguatan SDM aparatur desa.

    “Kami setuju Kemendes dan Kemendagri libatkan perguruan tinggi dan IPDN, namun stop ego sektoral masing-masing, karena peningkatan Kapasitas SDM aparatur desa tidak bisa jalan sendiri–sendiri”, tegasnya.

    Menurut Ketum APDESI periode 2016–2021 ini, Kemendes PDTT dan Kemendagri harus bersinergis satu sama lain agar tidak terlalu menghasilkan banyak regulasi, termasuk regulasi untuk memperkuat kapasitas perangkat desa.

    “Sekarang banyak regulasi yang turun ke pemerintah desa malah membingungkan dan justru tidak bisa membantu Pemdes. Ego sektoral masing-masing kementerian telah membuat kepala desa disulitkan. Sangat sulit dipahami Pemdes dengan sumber daya yang terbatas. Bukan hanya tidak mudah dipahami perangkat desa, tetapi jangan–jangan tidak bisa dipahami juga oleh pembuat regulasi itu sendiri”, tegasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait