27 C
Jakarta
Selasa, 26 Januari 2021
Beranda Parlemen Sampaikan Hasil Reses di kaltara, Ini Temuan Fernando Sinaga...

Sampaikan Hasil Reses di kaltara, Ini Temuan Fernando Sinaga yang Harus Ditindaklanjuti Kemendes dan Kemendagri

Rekomendasi

Lainnya

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam Terkait Urgensi Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat...

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi Janji Perkuat Pengawasan UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan hasil resesnya selama kurun waktu 12 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 melalui siaran pers yang dikirim ke desapedia.id pada Senin (4/1/2021).

    Fernando mengatakan, berbagai temuannya yang berasal dari aspirasi masyarakat Kaltara dalam reses tersebut banyak ditujukan kepada pemerintah pusat.

    “Aspirasi masyarakat Kaltara yang saya himpun selama reses harus ditindaklanjuti segera oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendes PDTT dan Kemendagri”, tegasnya.

    Terkait pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana menjadi tugas pokok dan fungsi Komite I DPD RI, Fernando menjelaskan, bahwa perangkat Pemerintah Desa sejauh ini belum memahami tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang mengacu pada Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020.

    Fernando melanjutkan, sebagai provinsi terluar, Pemerintah Desa di Kaltara mendesak adanya revisi perhitungan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi desa–desa di Kaltara.

    Masih soal UU Desa, Fernando juga mendapatkan aspirasi masyarakat yang mendesak segera diterbitkan aturan hukum dibawah UU Desa mengenai Desa Adat.

    Dalam masa reses yang lalu, Fernando juga membahas soal pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kaltara.

    Berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut, Fernando meminta Pemerintah Pusat segera memberlakukan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes yang merupakan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

    “Harus segera diberlakukan agar ada kepastian hukum dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kaltara”, tegas Fernando.

    Dari hasil reses dan aspirasi masyarakat Kaltara ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI memaparkan tentang rekomendasinya. Pertama, Kemendes PDTT, Kemendagri dan Komite I DPD RI perlu bersinergi dalam 2 hal, yaitu sosialisasi penggunaan Dana Desa 2021 dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa tentang tata kelola pemerintahan desa.

    Kedua, Komite I DPD RI akan mendesak semua mitranya di Pemerintah Pusat untuk lebih masif lagi dalam sosialisasi UU Cipta Kerja dan turunannya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,012,350
    Kasus Positif
    Updated on 26 January 2021 - 19:00 WIB 19:00 WIB

    Indeks Berita

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat...

    Anggota DPR Agung Widyantoro Sebut Pengawasan Transfer ke Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro dalam diskusi talkshow membahas Desa Digital di Kajian Desa bareng...

    SIREKAP akan Terkendala Karena 600 TPS Masih Blank Spot,...

    Bandung, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta...

    Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti...

    Jakarta, desapedia.id - Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    Berita Terkait