27.3 C
Jakarta
Jumat, 30 Juli 2021
Beranda Desa 'Salah Rute' Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan...

‘Salah Rute’ Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan Kemiskinan

Rekomendasi

Lainnya

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710 Pasien Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Langgar PPKM Darurat, Kades Ini Didenda Rp 48 Ribu

    Banyuwangi, desapedia.id – Bertempat di Kantor Desa, Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Asmuni menggelar hajatan resepsi pernikahan...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Jakarta, desapedia.id – Pidato Presiden Joko Widodo di DPR RI pada minggu lalu menyebutkan bahwa pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran untuk Dana Desa menjadi Rp 73 triliun di 2019.
    Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yakni sebesar Rp 60 triliun.

    Dengan anggaran sebesar itu, tahun 2019 yang akan datang rata-rata per desa akan mendapat Rp 973,9 juta. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 800,5 juta per desa.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamini pidato Presiden Jokowi tersebut. Sebagaimana dikutip dari running text CNN Indonesia, Menteri Desa meyakini bahwa Dana Desa 2019 akan mampu mengentaskan kemiskinan.

    Menurutnya, mengentaskan kemiskinan dapat ditempuh dengan mendorong kenaikan pendapatan warga desa. Menurut catatan Kemendes PDTT, Per September 2017 sampai Maret 2018, rata-rata kenaikan pendapatan warga desa tumbuh 3 persen. Di antaranya golongan 20 persen teratas naik 4,95 persen dan golongan 40 persen menengah naik 2,35 persen. Golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen, sementara upah buruh tani naik 2,29 persen dan upah buruh bangunan naik 1,31 persen.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, H. Akhmad Muqowam mengatakan, bahwa tidak tepat menjadikan program pembangunan desa berdasar UU Desa untuk mencapai target pengentasan kemiskinan, dan jangan menjadikan UU Desa sebagai tolak ukur pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, UU Desa dapat membantu turunkan kemiskinan tetapi jangan dijadikan sebagai tolak ukur. “Jangan salah rute. Posisi UU Desa harus diletakan dalam setting politik yang benar,” tegas Akhmad Muqowam.

    Menurut mantan Ketua Pansus UU Desa ini, formulasi pembagian Dana Desa harus mengacu pada UU Desa, yakni berdasarkan 4 kriteria, antara lain luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis.

    Menurutnya, Pemerintah dimohon mengacu kepada 4 kriteria yang ada di UU Desa dalam menentukan besaran dana desa, walau bisa disesuaikan dengan target Pemerintah. Misalnya, memberikan fokus pada aspek kemiskinannya.

    “Selama 4 kriteria yang ada di UU Desa ini tidak digunakan, maka masyarakat dan desa tidak akan mendapatkan keadilan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai,” lanjut Caleg DPR RI dapil Jateng 1 dengan nomor urut 1 dari PPP ini.

    Akhmad Muqowam menambahkan, permasalahan lainnya dalam tata kelola dana desa yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah kedepannya adalah soal alokasi Dana Desa (DD) dan tahapan pencairan Dana Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,331,206
    Kasus Positif
    Updated on 30 July 2021 - 03:12 WIB 03:12 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Polres Bekasi Bersama Pemdes Mekarwangi Gelar Vaksinasi Covid-19

    Bekasi, desapedia.id - Demi mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi bersama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi menggelar kegiatan Vaksinasi Presisi yang...

    Tekan Penyebaran Covid-19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk...

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang...

    Karang Taruna Desa Cijengkol Salurkan Bantuan Sembako untuk Yatim,...

    Bekasi, desapedia.id - Karang Taruna Desa Cijengkol menyalurkan bantuan paket sembako kepada anak-anak yatim, dhuafa dan warga lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah...

    Berita Terkait