32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa 'Salah Rute' Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan...

‘Salah Rute’ Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan Kemiskinan

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Pidato Presiden Joko Widodo di DPR RI pada minggu lalu menyebutkan bahwa pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran untuk Dana Desa menjadi Rp 73 triliun di 2019.
    Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yakni sebesar Rp 60 triliun.

    Dengan anggaran sebesar itu, tahun 2019 yang akan datang rata-rata per desa akan mendapat Rp 973,9 juta. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 800,5 juta per desa.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamini pidato Presiden Jokowi tersebut. Sebagaimana dikutip dari running text CNN Indonesia, Menteri Desa meyakini bahwa Dana Desa 2019 akan mampu mengentaskan kemiskinan.

    Menurutnya, mengentaskan kemiskinan dapat ditempuh dengan mendorong kenaikan pendapatan warga desa. Menurut catatan Kemendes PDTT, Per September 2017 sampai Maret 2018, rata-rata kenaikan pendapatan warga desa tumbuh 3 persen. Di antaranya golongan 20 persen teratas naik 4,95 persen dan golongan 40 persen menengah naik 2,35 persen. Golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen, sementara upah buruh tani naik 2,29 persen dan upah buruh bangunan naik 1,31 persen.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, H. Akhmad Muqowam mengatakan, bahwa tidak tepat menjadikan program pembangunan desa berdasar UU Desa untuk mencapai target pengentasan kemiskinan, dan jangan menjadikan UU Desa sebagai tolak ukur pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, UU Desa dapat membantu turunkan kemiskinan tetapi jangan dijadikan sebagai tolak ukur. “Jangan salah rute. Posisi UU Desa harus diletakan dalam setting politik yang benar,” tegas Akhmad Muqowam.

    Menurut mantan Ketua Pansus UU Desa ini, formulasi pembagian Dana Desa harus mengacu pada UU Desa, yakni berdasarkan 4 kriteria, antara lain luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis.

    Menurutnya, Pemerintah dimohon mengacu kepada 4 kriteria yang ada di UU Desa dalam menentukan besaran dana desa, walau bisa disesuaikan dengan target Pemerintah. Misalnya, memberikan fokus pada aspek kemiskinannya.

    “Selama 4 kriteria yang ada di UU Desa ini tidak digunakan, maka masyarakat dan desa tidak akan mendapatkan keadilan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai,” lanjut Caleg DPR RI dapil Jateng 1 dengan nomor urut 1 dari PPP ini.

    Akhmad Muqowam menambahkan, permasalahan lainnya dalam tata kelola dana desa yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah kedepannya adalah soal alokasi Dana Desa (DD) dan tahapan pencairan Dana Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait