33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Desa 'Salah Rute' Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan...

‘Salah Rute’ Kalau UU Desa Dijadikan Tolak Ukur Turunkan Kemiskinan

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Jakarta, desapedia.id – Pidato Presiden Joko Widodo di DPR RI pada minggu lalu menyebutkan bahwa pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran untuk Dana Desa menjadi Rp 73 triliun di 2019.
    Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yakni sebesar Rp 60 triliun.

    Dengan anggaran sebesar itu, tahun 2019 yang akan datang rata-rata per desa akan mendapat Rp 973,9 juta. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 800,5 juta per desa.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamini pidato Presiden Jokowi tersebut. Sebagaimana dikutip dari running text CNN Indonesia, Menteri Desa meyakini bahwa Dana Desa 2019 akan mampu mengentaskan kemiskinan.

    Menurutnya, mengentaskan kemiskinan dapat ditempuh dengan mendorong kenaikan pendapatan warga desa. Menurut catatan Kemendes PDTT, Per September 2017 sampai Maret 2018, rata-rata kenaikan pendapatan warga desa tumbuh 3 persen. Di antaranya golongan 20 persen teratas naik 4,95 persen dan golongan 40 persen menengah naik 2,35 persen. Golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen, sementara upah buruh tani naik 2,29 persen dan upah buruh bangunan naik 1,31 persen.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, H. Akhmad Muqowam mengatakan, bahwa tidak tepat menjadikan program pembangunan desa berdasar UU Desa untuk mencapai target pengentasan kemiskinan, dan jangan menjadikan UU Desa sebagai tolak ukur pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, UU Desa dapat membantu turunkan kemiskinan tetapi jangan dijadikan sebagai tolak ukur. “Jangan salah rute. Posisi UU Desa harus diletakan dalam setting politik yang benar,” tegas Akhmad Muqowam.

    Menurut mantan Ketua Pansus UU Desa ini, formulasi pembagian Dana Desa harus mengacu pada UU Desa, yakni berdasarkan 4 kriteria, antara lain luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis.

    Menurutnya, Pemerintah dimohon mengacu kepada 4 kriteria yang ada di UU Desa dalam menentukan besaran dana desa, walau bisa disesuaikan dengan target Pemerintah. Misalnya, memberikan fokus pada aspek kemiskinannya.

    “Selama 4 kriteria yang ada di UU Desa ini tidak digunakan, maka masyarakat dan desa tidak akan mendapatkan keadilan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai,” lanjut Caleg DPR RI dapil Jateng 1 dengan nomor urut 1 dari PPP ini.

    Akhmad Muqowam menambahkan, permasalahan lainnya dalam tata kelola dana desa yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah kedepannya adalah soal alokasi Dana Desa (DD) dan tahapan pencairan Dana Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait