29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional RUU Daerah Kepulauan: “Special Treatment" untuk Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan: “Special Treatment” untuk Daerah Kepulauan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Manado, desapedia.id – Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD RI terhadap daerah kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di daerah kepulauan.

    Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulawesi Utara yang juga Ketua Komite I DPD RI, dalam kegiatan sosialisasi RUU Daerah Kepulauan, di Ruang Rapat Gubernur Sulut, Selasa (18/12/2018).

    Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (Wakil Ketua), Senator Fahrur Razy dari Aceh (Wakil Ketua). Selain itu hadir juga Senator Tellie Gazali dari Bangka Belitung, Senator Djaserman Purba dari Kepulauan Riau, Senator Syafurdin Atasoge dari Nusa Tenggara Timur, dan Senator Eni Sumarni dari Jawa Barat, serta Ketua Tim Ahli RUU Daerah Kepulauan Bassilio Araujo.

    Dalam sambutannya, Benny menekankan pentingnya special treatment (perlakuan khusus) terhadap daerah kepulauan.

    “DPD RI memandang secara sosiologis kondisi daerah kepulauan sangat memprihatinkan. Yakni bias pembangunan daratan daripada kepulauan, terbatasnya sarpras dan terbatasnya infrastruktur, biaya transportasi yang mahal, terbatasnya aksesibilitas khususnya pendidikan dan kesehatan, dan kualitas SDM yang masih belum baik. RUU ini hadir sebagai special treatment bagi berbagai persoalan kepulauan yang juga perbatasan,” kata Benny dalam rilis resmi yang diterima desapedia.id, Rabu (19/12/2018)

    Dia melanjutkan, urgensi disusunnya RUU Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan daerah kepulauan. Tiga dimensi utamanya yaitu ruang pengelolaan, kewenangan, dan fiskal atau pembiayaan melalui Dana Khusus Kepulauan (DKK).

    “DKK yang diusulkan DPD RI yaitu 5%. Dengan begitu provinsi menerima Rp1 triliun, dan kabupaten atau kota sebesar Rp200 miliar per tahun dari APBN,” terang Benny.

    Menurut Benny, ada tiga kesialan kawasan timur Indonesia yang notebenenya merupakan daerah kepulauan. Pertama, belum ada satupun regulasi yang memaksa negara hadir di wilayah timur (kepulauan) Indonesia. Kedua, sistem keterwakilan politik di Indonesia menimbulkan ketidakadilan dari segi keterwakilan daerah yang duduk di parlemen: 60% representasi barat, 20% representasi daerah timur.

    Ketiga, formulasi perhitungan yang masih menggunakan jumlah penduduk, dimana wilayah barat mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari penduduk yang ada di wilayah Timur. “Secara finansial dan keterwakilan jelas lebih menguntungkan kawasan barat Indonesia,” ujar Benny.

    Dia juga menceritakan bahwa proses perumusan RUU cukup alot dan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Awalnya, kata Benny, Provinsi Sulut tidak memenuhi prasyarat sebagai daerah kepulauan. Tapi, berdasarkan proses dan dialog yang dilakukan antara Timja dan Tim Ahli RUU akhirnya Sulut masuk sebagai salah satu provinsi daerah kepulauan.

    “Proses masuknya Sulut tidak otomatis, akan tetapi membutuhkan waktu, pertimbangan, dialog, analisis. Alhamdulillah Puji Tuhan, akhirnya Sulut menjadi salah satu provinsi kepulauan yang salah satu pertimbangannya karena faktor historis, dimana Sulut salah satu inisiator kepulauan,” ungkap Benny.

    Sementara itu, Ketua Tim Ahli RUU, Dr. Basilio Aroujo Diaz, memaparkan, “Dalam proses penyusunan RUU ini, kami menemukan fakta bahwa dari 30 UU yang kami analisis, tidak ada satupun udang-undang yang berbicara mengenai pengelolaan daerah kepulauan.”

    RUU ini, lanjut Basilio, melawan persepsi umum mengenai ahli-ahli hukum laut yang pada umumnya kurang sepakat adanya RUU dengan nama Daerah Kepulauan yang dianggap merepresentasikan negara dalam negara. Tapi, RUU ini tidaklah bertentangan dengan hukum laut dan tidak membentuk negara dalam negara. Sama halnya dengan UU Kepulauan Riau untuk UU Kepulauan, dan UU Puncak jaya untuk UU Pegunungan.

    “Negara ini bukan negara yang bercirikan kepulauan, melainkan memang negara kepulauan yang di dalamnya ada daerah-daerah kepulauan yang perlu diatur dengan UU tersendiri. RUU ini tidak mengganggu UU Pemda melainkan memperkuat pengelolaan daerah kepulauan oleh Pemda Kepulauan. RUU berusaha mengembalikan wilayah kelola laut kabupaten/kota dan provinsi daerah kepulauan,” terangnya.

    Adapun Edison yang mewakili Gubernur Sulut mengamini perlunya special treatmen terhadap daerah-daerah pulau. Edison menyatakan bahwa daerah kepulauan di Sulut juga merupakan daerah perbatasan. Dimana Pulau-Pulau yang ada berbatasan langsung dengan negara Filipina.

    Sulut, terangnya, memiiki 238 ribu pulau dimana 260 tidak berpenghuni, dengan 12 diantaranya berada di wilayah perbatasan. Dan, Pulau Miangas dan Marore berhadapan langsung dengan Filipina. “Posisi strategis tersebut membutuhkan pendekatan khusus,” ujar Edison.

    Mantan Bupati Kepulauan Sangihe, Winsulangi Salindeho, menambahkan, kepulauan indentik dengan wilayah perbatasan dimana terdapat sejumlah keterbatasan.

    Pertama, identik dengan wilayah terisolir. Kedua, tingkat kemiskinan sangat tinggi seperti Pulau Kabio dikarenakan keterbatasan transportasi harga jual ikan yang rendah.

    Ketiga, kualitas pendidikan yang rendah. Keempat, keterbatasan guru-guru dan tenaga kesehatan. “Terakhir, biaya transportasi yang mahal. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus,” ungkapnya.

    Singkatnya, kegiatan sosialisasi RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi DPD RI ini ditutup dengan suatu kesepahaman bersama bahwa daerah kepulauan harus diperjuangkan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus...

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    Berita Terkait