30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Daerah Rp591,9 Miliar Dana Desa Mengendap, Wakil Ketua Komite I...

Rp591,9 Miliar Dana Desa Mengendap, Wakil Ketua Komite I DPD RI: Kami Minta Mendagri dan Mendes Turun Tangan

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e–SAKIP di Sumedang, Mendes: Bisa Dijadikan Contoh Bagi Daerah Lain

    Sumedang, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Banda Aceh, desapedia.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh mencatat, jumlah Dana Desa tahap I tahun 2019 yang belum dicairkan kepala Desa atau keuchik di Aceh per 23 Mei mencapai Rp 591,9 miliar. Dana Desa itu saat ini mengendap di rekening sejumlah kas pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.

    Mengutip tribunnews.com, mengendapnya Dana Desa tahap I tersebut disebabkan karena masih ada sekitar 3.896 desa/gampong dari 6.497 gampong yang belum mencairkan sampai minggu keempat bulan Mei ini.

    Menurut Kepala Dinas DPMG Aceh, Bukhari, ada beberapa faktor penyebab lambatnya pencairan Dana Desa tahap I tersebut.

    Pertama, lambatnya penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) untuk kegiatan fisik oleh masing-masing desa. Kedua, lambatnya pengesahan APBG oleh pemerintah desa, dan ketiga proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi Siskudes (sistem keuangan desa) relatif lama ke pusat.

    Namun demikian, Bukhari mengungkapkan, faktor penyebab terpenting sebenarnya adalah sering terlambatnya pengesahan peraturan bupati/wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan peraturan bupati/wali kota terkait lainnya.

    Menanggapi permasalahan Dana Desa tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Aceh, Fachrul Razi menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sambil mencari solusi untuk ke depannya.

    “Saya heran, kasus seperti ini selalu terjadi berulang kali setiap tahun di Aceh. Pemprov, Pemkab, Pemkot dan Pusat sangat lemah dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Jadinya pemerintah desa yang jadi korban,” tegas Fachrul kepada Desapedia.id, Selasa (28/5/2019).

    Fachrul menilai, terlambatnya pencairan Dana Desa di Aceh pasti akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

    Karena itu, Fachrul meminta kepada Pemprov Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, agar lebih fokus dan serius terhadap pembinaan dan pengawasan kepada Pemkab/Pemkot terkait penyaluran Dana Desa.

    Dia juga memastikan bahwa Komite I DPD RI akan memanggil Mendes PDTT (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), serta Pemprov Aceh untuk mencari solusi bersama.

    “Penyaluran Dana Desa setiap tahun seringkali bermasalah, bottleneck-nya dimana. Kami akan minta Mendes PDT dan Mendagri turun tangan. Permasalahan di Aceh ini mungkin saja terjadi di provinsi lainnya,” tegas Fachrul. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 19:44 WIB 19:44 WIB

    Indeks Berita

    Angka Kasus Covid-19 di Kecamatan Benda Menurun Drastis sejak...

    Tangerang, desapedia.id - Keberadaan Posko Kampung Tangguh Jaya (KTJ) terbukti mampu menekan angka kasus Covid-19 di Kecamatan Benda, Kota...

    Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e–SAKIP di Sumedang, Mendes:...

    Sumedang, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Badan Pusat...

    Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    Berita Terkait