30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR...

Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR dan DPD

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah hingar bingar dan penolakan publik terhadap revisi UU KPK yang terkesan ugal-ugalan, ada kabar baik datang dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta.

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke dalam Sidang Paripurna.

    Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang juga Pengajar STHI Indonesia Jentera, Nur Solikhin, menjelaskan salah satu poin terpenting yang disepakati Pemerintah dan DPR adalah soal carry over pembahasan UU antar periode.

    Dengan carry over ini, revisi UU tentang PPP akan memuat aturan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. sehingga anggota DPR periode berikutnya tak perlu memulai dari awal lagi pembahasan RUU.

    Menurut Solikhin, selain soal carry over, pengaturan pemantauan dan peninjauan sebuah UU dalam RUU ini memberikan kepastian hukum pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) di Presiden, DPR dan DPD.

    “Kalau teknisnya diserahkan pengaturannya di tata tertib (tatib) DPR, DPD dan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Solikhin yang juga pernah menjadi Tim Ahli DPD RI untuk Penyusunan beberapa RUU ini, Sabtu (21/9/2019).

    Namun demikian, Solikhin menyayangkan di RUU ini dibatasi hasil pemantauan dan peninjauannya yang hanya untuk kasih masukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Harusnya bisa lebih dari masukan ke Prolegnas. Misalnya panggil Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk memberikan evaluasi implementasi peraturan,” tegasnya.

    Solikhin menambahkan, ada sisi positif dari pengaturan pemantauan dan peninjauan ini, yaitu memperluas cakupan fungsi legislasi yang selama ini dijalankan DPR, DPD dan Pemerintah.

    “Jadi tidak selalu dipahami fungsi legislasi hanya membentuk yang baru. Seharusnya bisa juga hanya mencabut,” ungkap Solikhin. (Red)

    Download PDF

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Berita Terkait