29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR...

Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR dan DPD

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah hingar bingar dan penolakan publik terhadap revisi UU KPK yang terkesan ugal-ugalan, ada kabar baik datang dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta.

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke dalam Sidang Paripurna.

    Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang juga Pengajar STHI Indonesia Jentera, Nur Solikhin, menjelaskan salah satu poin terpenting yang disepakati Pemerintah dan DPR adalah soal carry over pembahasan UU antar periode.

    Dengan carry over ini, revisi UU tentang PPP akan memuat aturan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. sehingga anggota DPR periode berikutnya tak perlu memulai dari awal lagi pembahasan RUU.

    Menurut Solikhin, selain soal carry over, pengaturan pemantauan dan peninjauan sebuah UU dalam RUU ini memberikan kepastian hukum pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) di Presiden, DPR dan DPD.

    “Kalau teknisnya diserahkan pengaturannya di tata tertib (tatib) DPR, DPD dan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Solikhin yang juga pernah menjadi Tim Ahli DPD RI untuk Penyusunan beberapa RUU ini, Sabtu (21/9/2019).

    Namun demikian, Solikhin menyayangkan di RUU ini dibatasi hasil pemantauan dan peninjauannya yang hanya untuk kasih masukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Harusnya bisa lebih dari masukan ke Prolegnas. Misalnya panggil Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk memberikan evaluasi implementasi peraturan,” tegasnya.

    Solikhin menambahkan, ada sisi positif dari pengaturan pemantauan dan peninjauan ini, yaitu memperluas cakupan fungsi legislasi yang selama ini dijalankan DPR, DPD dan Pemerintah.

    “Jadi tidak selalu dipahami fungsi legislasi hanya membentuk yang baru. Seharusnya bisa juga hanya mencabut,” ungkap Solikhin. (Red)

    Download PDF

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait