27.9 C
Jakarta
Rabu, 28 Juli 2021
Beranda Nasional Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR...

Revisi UU tentang PPP Memperluas Cakupan Fungsi Legislasi DPR dan DPD

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah hingar bingar dan penolakan publik terhadap revisi UU KPK yang terkesan ugal-ugalan, ada kabar baik datang dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta.

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke dalam Sidang Paripurna.

    Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang juga Pengajar STHI Indonesia Jentera, Nur Solikhin, menjelaskan salah satu poin terpenting yang disepakati Pemerintah dan DPR adalah soal carry over pembahasan UU antar periode.

    Dengan carry over ini, revisi UU tentang PPP akan memuat aturan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. sehingga anggota DPR periode berikutnya tak perlu memulai dari awal lagi pembahasan RUU.

    Menurut Solikhin, selain soal carry over, pengaturan pemantauan dan peninjauan sebuah UU dalam RUU ini memberikan kepastian hukum pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) di Presiden, DPR dan DPD.

    “Kalau teknisnya diserahkan pengaturannya di tata tertib (tatib) DPR, DPD dan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Solikhin yang juga pernah menjadi Tim Ahli DPD RI untuk Penyusunan beberapa RUU ini, Sabtu (21/9/2019).

    Namun demikian, Solikhin menyayangkan di RUU ini dibatasi hasil pemantauan dan peninjauannya yang hanya untuk kasih masukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Harusnya bisa lebih dari masukan ke Prolegnas. Misalnya panggil Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk memberikan evaluasi implementasi peraturan,” tegasnya.

    Solikhin menambahkan, ada sisi positif dari pengaturan pemantauan dan peninjauan ini, yaitu memperluas cakupan fungsi legislasi yang selama ini dijalankan DPR, DPD dan Pemerintah.

    “Jadi tidak selalu dipahami fungsi legislasi hanya membentuk yang baru. Seharusnya bisa juga hanya mencabut,” ungkap Solikhin. (Red)

    Download PDF

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 28 July 2021 - 22:05 WIB 22:05 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait