25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Parlemen Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU Desa Selesai di Masa Sidang Mendatang  

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks...

    Jakarta, desapedia.id – DPD RI memandang Undang-Undang Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah. Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    “Untuk itulah maka DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional,” ucap Ketua Komite I Teras Narang.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengungkapkan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi. Revisi dilakukan terhadap UU No. 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU No. 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

    “Menurut pandangan DPD beberapa permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” ungkap Senator Jawa Tengah tersebut.

    Senada dengan hal itu, Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, sangat penting DPD RI dilibatkan untuk perbaikan atau revisi UU Pilkada. Karena menurutnya, revisi UU tersebut jangan secara makro one policy for all, tapi juga harus melihat kultur realita politik lokal. Menurutnya kelemahan kebijakan Pilkada yang paling fatal adalah menyeragamkan sistem Pilkada. Semua kepala daerah dipilih langsung, padahal Indonesia ini plural.

    “Kata orang Padang, di mana bumi dipijak di sanalah langit dijunjung. Lain lubuk lain pula ikannya. Ini keaslian kultur kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Revisi UU Pilkada harus memperhatikan nilai komunalitas di daerah, parameter demokrasi lokal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, juga kemampuan keuangan daerah. Hal itu jangan diabaikan, kalau tingkat kehidupan masyarakat masih rendah, masyarakat akan masih susah berdemokrasi, karena pasti akan terjadi distorsi dan berbagai penyimpangan,” ucap pria yang akrab disapa Profesor Djo ini.

    Untuk itu, DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional. Dilatarbelakangi hal itu, maka RDPU ini dilakukan dalam upaya untuk menggali pemikiran dan penguatan inisiasi perubahan UU Pilkada dimaksud. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 02:13 WIB 02:13 WIB

    Indeks Berita

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis (24/6) di Kompleks Parlemen, Senayan,...

    Marwan Jafar: Diperlukan Segera Lockdown Ala Indonesia

    Jakarta, desapedia.id - Sekurangnya dalam kurun selama sepekan terakhir ini, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa dilaporkan mengalami...

    Pimpinan Komite I DPD RI Minta Asosiasi Pemdes Dukung...

    Medan, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP...

    Berita Terkait