33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Revisi UU Desa Masuk Prolegnas, Pakar: Revisi Bisa Liar...

Revisi UU Desa Masuk Prolegnas, Pakar: Revisi Bisa Liar dan Merusak

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan 248 undang – undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020 – 2024 melalui Sidang Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta hari Selasa (17/12) lalu.

    Dalam prolegnas tersebut, pada nomor urut 50 tercantum Rancangan Undang – Undang (RUU) Perubahan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai pengusul atau usulan berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

    Menanggapi hal tersebut, pakar dan pegiat desa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko Yunanto memberikan komentarnya terkait rencana DPD RI merevisi UU Desa.

    Menurutnya, revisi UU Desa itu bisa menjadi liar dan malah merusak UU Desa itu sendiri.

    “Tidak ada jaminan menjadi lebih baik”, tegas Sutoro yang pernah menjadi Tim Ahli pembentukan UU Desa 6 tahun silam ini.

    Alih – alih berencana merevisi UU Desa, Mas Toro, demikian panggilan akrabnya, mengusulkan agar lebih baik DPD RI mendorong dua hal.

    Pertama, lanjutnya, sederhanakan regulasi pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kedua, mendorong pemerintah untuk lebih baik dalam mendidik dan melayani desa agar UU Desa berjalan lebih baik. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait