33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Opini Resolusi atas Quick Count Pilpres 2019

Resolusi atas Quick Count Pilpres 2019

Radian Syam
Radian Syam
Dosen HTN FH Universitas Trisakti

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Segera!

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Kepiluan Rakyat dan ke Mana Perginya Balai Mediasi Desa?

    Ini kisah memilukan dan jeritan rakyat kecil tentang keadilan yang kesekian kalinya. Kali ini menimpa kakek Samirin berumur 69 tahun...

    Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 mengatakan lebih dari 50 persen plus satu, frasa dengan sedikitnya dapat di tafsirkan tidak menjadi syarat utama, terlebih dalam putusan MK No: 50/PUU-XII/2014 sudah dikatakan.

    Sah tidaknya suara atau pemenang ada di Mahkamah Konstitusi RI, setelah adanya Keputusan KPU atas penetapan suara terbanyak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

    Dan setelah itu dapat di uji dengan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya dugaan kecurangan atau bukti yang dapat membuktikan pelanggaran yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), dimana dapat mempengaruhi suara.

    Sebagai catatan Mahkamah Konstitusi RI menyelesaikan atas selesai suara (contoh KPU menetapkan A sebesar 100 dan B 80, tapi kemudian B dengan bukti mengatakan salah).

    Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 mengatakan dengan tegas Indonesia adalah Negara Hukum. Mekanisme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan UU No 7 tahun 2017 dimana ada KPU, Bawaslu dan DKPP.

    Sekali lagi proses sedang berjalan, yang penting sekarang adalah ikuti setiap tahap penghitungan suara baik dari tingkat PPK, Kabupaten Kota, Provinsi hingga KPU Pusat.

    Radian Syam
    Radian Syam
    Dosen HTN FH Universitas Trisakti

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Terpopuler

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Oleh: Rahayu Afista Hardianti Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19...

    “Pegang Kepalanya”

    Sangat berkesan dengan dua kata ini, yang diimbuhi akhirannya di kata kedua. Dapat dibilang ini merupakan frase yang acap kali disampaikan oleh “kita-kita” baik...

    Harakiri, Isu BUMDesa Menjadi Koperasi

    Hampir satu tahun terakhir saya bergelimang dengan pencarian atas diskursus filsafat yang merefleksikan eksistensi BUM Desa. Meski BUM Desa eksis dan nyata memberikan manfaat bagi...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February...

    BUMDes Persampahan, Contoh Pemanfaatan Sirkular Ekonomi di Desa

    Pengelolaan Sampah di Desa dapat dilaksanakan melalui Unit Usaha BUMDes. Potensi dari bisnis ini sangat besar dan prinsip menjalankan pengelolaan sampah melalui Ekonomi Sirkular,...

    Berita Terkait