33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK Mendapat Dukungan dari Ketua Komite I DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya honorer pendamping desa untuk dilakukan pengangkatan status menjadi PPPK.

    “Ini adalah langkah tepat dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan kualitas pendamping desa,” jelas Fachrul Razi yang juga alumni FISIP Universitas Indonesia ini.

    Ketua Komite I DPD RI juga menyambut positif rencana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terkait wacana peningkatan kualitas pendamping desa dengan cara menaikkan status mereka dari pegawai honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), demikian disampaikan kepada media, sabtu (22/5).

    Fachrul Razi melihat pentingnya para pendamping desa dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Mengingat banyaknya desa yang ada di Indonesia tidak akan sepenuhnya terjangkau oleh Kementerian Desa PDTT secara keseluruhan.

    “Para pendamping adalah salah satu aktor yang telah banyak berjasa dalam pembangunan desa. Tanpa mereka sulit bagi pemerintah khususnya Kementrian Desa PDTT untuk menjangkau seluruh desa yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 74.961 Desa.” Ujar Senator asal Aceh tersebut.

    Fachrul Razi beranggapan, mengangkat para pendamping desa menjadi PPPK merupakan suatu bentuk penghargaan negara terhadap jasa mereka dalam memajukan Indonesia.

    Mengenai proses pengangkatan, Fachrul Razi menyampaikan biar Kemendes PDTT yang mengaturnya. DPD RI tetap akan melakukan pengawasan nantinya.

    “Mengenai mekanisme dan prosedurnya, biar lembaga terkait yang akan mengatur detailnya seperti apa, yang menjadi catatan dari kami DPD RI, langkah dari pak menteri sangat bagus. Kami akan mendukung. Peralihan status pendamping desa dari honorer ke PPPK diharapkan bisa mengangkat etos kerja para petugas pendamping desa menjadi lebih baik lagi. Artinya, negara sudah berusaha untuk menyejahterakan para petugas pendamping desa,” tutup Fachrul Razi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa...

    Berita Terkait