32.1 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Parlemen RDPU dengan Panja Komisi VIII DPR RI, Direktur Eksekutif...

RDPU dengan Panja Komisi VIII DPR RI, Direktur Eksekutif Amcolabora Institute Ungkap Tantangan Penanggulangan Bencana

Rekomendasi

Lainnya

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam Terkait Urgensi Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat...

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi Janji Perkuat Pengawasan UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Jakarta, desapedia.id – Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang–Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang akan mengubah UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Kamis (17/9) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam RDPU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panja, TB Ace Hasan Syadzily tersebut, Direktur Eksekutif Amcolabora Institute, Nukila Evanty menyatakan bahwa ada enam isu atau tantangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

    Nukila menjelaskan, pertama, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kurang berjalan baik. Kedua, wewenang dan kapasitas kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana kurang efektif.

    Ketiga, program mitigasi bencana dengan pemangku kepentingan lainnya kurang bersinergi, terutama masyarakat sipil kurang dilibatkan. Keempat, minimnya standardisasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana pemerintah pusat dan pemda. Kelima, kurangnya profesionalitas dalam penanggulangan bencana.

    Keenam, belum dimanfaatkannya Iptek dan kurang dilibatkan kewirausahawan untuk bagian dari solusi.

    Nukila menjelaskan solusi dalam penanggulangan bencana ialah dengan Formula 8, yakni keterkaitan kebijakan hulu-hilir; tata kelola kolaboratif; pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif; sinergi pusat dan daerah; inklusivitas dan kesetaraan; literasi publik dan respons cepat tangguh bencana; diskursus sipil–militer dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana; dan paradigma yang disesuaikan dengan perkembangan isu global, misalnya perubahan iklim.

    Nukila yang juga Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana ini menekankan bahwa keterkaitan kebijakan hulu-hilir, antara lain perlunya penataan ruang berbasis risiko bencana, keterkaitan dan daya dukung desa-kota (smart and resilient), serta kebijakan terkait tren global penyakit  pandemi Covid–19.

    Terkait tata kelola kolaboratif, Nukila menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan (penta helix) dan tidak bisa sendiri-sendiri.

    “Perlu advokasi peran strategis lembaga penelitian atau akademisi LSM, relawan dan media, kepemimpinan yang efektif dalam situasi krisis serta inovasi pembiayaan non-pemerintah,” ujarnya.

    Sedangkan, sinergi antarpusat dan daerah adalah, Nukila melanjutkan, perlu ada strategi sharing pendanaan antara APBN dengan APBD.

    “Soal literasi publik dan respon cepat tangguh bencana juga perlu diperkuat, antara lain melalui pembentukan desa tangguh bencana, manajemen krisis tingkat RT/RW, keluarga tangguh bencana, sekolah tangguh bencana, dan penguatan relawan”, ungkap Nukila menutup pemaparannya dihadapan Panja Komisi VIII DPR RI. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    989,262
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 13:53 WIB 13:53 WIB

    Indeks Berita

    Anggota DPR Agung Widyantoro Sebut Pengawasan Transfer ke Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro dalam diskusi talkshow membahas Desa...

    SIREKAP akan Terkendala Karena 600 TPS Masih Blank Spot,...

    Bandung, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta...

    Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti...

    Jakarta, desapedia.id - Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    DPD RI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Potensi Penurunan...

    Jakarta, desapedia.id - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana...

    Berita Terkait