28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional RDPU dengan Komite I DPD RI, Pakar: Pemerintah Harus...

RDPU dengan Komite I DPD RI, Pakar: Pemerintah Harus Siapkan Desain Besar Pembangunan Sosial di Ibu Kota Negara Baru

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar tata kota dan perencanaan pembangunan dengan agenda membahas rencana pemindahaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur pada hari ini, Senin (20/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam RDPU tersebut, Komite I DPD RI mengundang sejumlah narasumber, diantaranya pakar tata kota, Dr. Yayat Supriyatna dan Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Bernardus Djonoputro. RDPU dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang (Dapil Kalteng) yang didampingi oleh Wakil Ketua antara lain Abdul Kholik (Jateng), Fachrul Razi (Aceh) dan Jafar Alkatiri (Sulut).

    Yayat menjelaskan, pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen sampai 0,2 persen. Selain itu, lanjut Yayat, pemindahan IKN diyakini akan menurunkan kesenjangan antar wilayah, karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara            pulau   Jawa    dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa.

    “IKN pindah ke Kaltim akan mendorong investasi di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya. Yang lebih penting, bisa mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi tersebut”, tegas Yayat.

    Namun demikian, melalui Komite I DPD RI ini Yayat mengingatkan Pemerintah pusat agar segera menyusun grand desin atau desain besar aspek pembangunan sosialnya.

    “Pemerintah harus segera menyusun grand desain pembangunan sosialnya di IKN. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial dikemudian hari dan tidak menimbulkan masalah sosial baru. Social map – nya harus dibuka. Termasuk Siapkan anggarannya untuk pembangunan sosial. Maka Pemetaan atau social mapping menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain besar IKN”, tambahnya.

    Sementara itu, Bernardus Djonoputro menyatakan, dirinya mengakui bahwa proses pemiundahan Ibu Kota Negara sesungguhnya berjalan dalam mode percepatan yang tidak sesuai dengan tata urutan proses perencanaan pembangunan sebagaimana mestinya.

    “Karena itu kami dari Ikatan Ahli Perencana akan mengawal dan menjaga tata urutan pekerjaan membangun IKN ini berjalan sesuai perencanaan dan perancangan yang dikembangkan dari niat politik pemerintah Jokowi untuk pindah Ibu Kota Negara. Perancangan itu kan di hilir dan ini yang sudah jalan yaitu mendesain, sedangkan perencanaan di hulu yang masih bersifat arahan”, jelas Bernardus menanggapi beberapa pertanyaan dari para anggota Komite I DPD RI.

    Menurut Bernardus, Ibukota negara adalah barometer kota-kota lainnya di Indonesia, maka harus mencerminkan peradaban yang berakar pada nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk berasaskan nilai-nilai Pancasila.

    Bernardus menambahkan, membangun ibukota negara bukan hanya membangun gedung-gedung pemerintahan, tetapi mengembangkan tatanan kehidupan baru.

    “Memindahkan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses perencanaan yang membutuhkan visi besar, konsistensi kebijakan, dan kepemimpinan yang kuat”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait