30.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Nasional RDP dengan Komite I DPD RI, KASN Ungkap Kelemahan...

RDP dengan Komite I DPD RI, KASN Ungkap Kelemahan dan Ancaman ASN

Rekomendasi

Lainnya

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai Semua, BUMDes Bisa Usaha Apa Saja, Seperti PT

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Senin (13/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    RDP yang dihadiri oleh Ketua Komite I, Dr. Agustin Teras Narang ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I, Dr. Abdul Kholik.

    Dihadapan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI, Ketua KASN Agus Pramusinto mengungkapkan beberapa kelemahan dan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Agus menilai, meskipun sudah ada perubahan yang jauh lebih baik dalam pelaksanaan sistem merit di kalangan ASN yang ditandai dengan proses rekruitmen dan mutasi yang kini sangat ketat serta tidak ada lagi berdasarkan pada patronase melainkan pada kompetensi, tetap saja ada 5 kelemahan ASN dalam catatan KASN.

    Pertama, ungkap Agus, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang masih rendah, kedua distribusi ASN saat ini belum mencerminkan kebutuhan pembangunan, ketiga komposisi usia ASN yang makin menua, keempat pejabat politik sebagai pejabat pembina kepegawaian, dan kelima banyaknya proporsi atau pelaksana pengadministrasian umum.

    Agus menambahkan, dari aspek ancaman ASN yang terbesar adalah praktek jual beli jabatan birokrasi, intervensi politik terhadap birokrasi, dan tumbuhnya ideologi anti Pancasila dan intolerensi di lingkungan ASN.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 11:59 WIB 11:59 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Minta Pendamping Serius Lakukan Pendataan, PLD Beberkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sebagai tindak lanjut dari amanat Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan...

    Ini yang Membuat Pemdes Mampu Menyerap Dana Desa 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa di seluruh Indonesia adalah yang...

    Menteri Desa PDTT Minta Pertamina Fasilitasi BUMDes Jadi Mitra...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta PT Pertamina memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali memiliki 588 Badan Usaha Milik...

    Menko Luhut Minta DPD RI Dukung Penyelesaian Masalah Penguasaan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI lainnya menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),...

    Berita Terkait