28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Rapat Kerja Komite I DPD RI-Bappenas: Pemindahan Ibukota Negara...

Rapat Kerja Komite I DPD RI-Bappenas: Pemindahan Ibukota Negara Perwujudan Keadilan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris. di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Rapat Kerja tersebut dihadiri Ketua Komite I Teras Narang, Wakil Ketua Abdul Kholik, Djafar Alkatiri, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Dalam rapat tersebut Teras Narang mengatakan bahwa rencana ini penting mengingat ketimpangan pembangunan antar wilayah, disamping beban Jakarta yang sudah semakin berat, serta alasan-alasan penguat lainnya sebagaimana kajian yang sudah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

    “DPD mengharapkan agar dalam melakukan proses pemindahan ibu kota tersebut, Pemerintah memperhatikan dan memastikan kajian berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial politik, dan pertahanan-keamanan, dan yang terpenting kesiapan pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang mencapai lebih dari 400 triliiun , baik yang bersumber dari APBN atau diluar APBN,” ungkap Teras Narang.

    Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan paparan pada rapat tersebut bahwa tahun ini sedang mengejar penyelesaian pramaster plan dan naskah akademik Undang-Undang Ibukota Negara (IKN), peta dasar, juga pembentukan badan otorita yang fungsinya melakukan persiapan, perencanaan dan pembangunan dan akan berakir ketika otonomi khusus ibukota baru terbentuk.

    “Selain ngebut mempersiapkan masterplan, kementerian juga menghitung rencana pembiayaan dan Naskah Akademik Undang-Undang Ibukota Negara. Dari 466 triliun rencana anggaran untuk pembangunan ibukota baru, kami akan memulai tahap awalnya yaitu membutuhkan sekitar di bawah 100 triliun untuk pembangunan Istana Negara, TNI, Polri, Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, termasuk Gedung DPD RI nanti akan dibangun disana dan dibiayai oleh APBN,” terang Suharso.

    Lanjutnya, rencana pemindahan kantor kementerian yang harus ada di ibukota negara, ada pemikiran akan ditempatkan menjadi multipolar tidak semua harus di ibukota tapi bisa di tempatkan di sesuaikan dengan kebutuhan begitu juga dengan Aparatur Sipil Negaranya.

    “Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ibukota baru nanti harus the best on earth dan jadi ikonik dunia, dibanggakan bahkan oleh dunia. Selain itu penataannya kota harus jadi smart government bertata kelola baik dan mendorong tata kelola ekonomi kawasan timur,” lanjut dia.

    Sementara itu, Senator Kalimantan Barat Maria Goreti mengingatkan bahwa pembangunan ibukota baru harus melibatkan masyarakat daerah atau local dan jangan sampai mereka hanya jadi penonton dan tidak dilibatkan.

    “Seperti visi Pak Jokowi saya kira membangun manusia juga menjadi prioritas, bahkan masyarakat lokalnya, jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dan menjadi asing tidak dilibatkan,” ucapnya.

    Senada dengan itu, Senator Jawa Timut Ahmad Nawardi dan Martin Billa mengiyakan bahwa pemindahan ibukota bukan semata0mata hanya memindahkan infrastruktur, tetapi juga memindahkan manusia. Menyangkut dampak sosial dan budaya akibat pemindahan ibukota itu juga harus menjadi perhatian semua pihak juga Bappenas.

    Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan DPD RI dalam persiapan tahapan pemindahan Ibu kota Negara RI, termasuk persiapan landasan hukumnya yaitu RUU tentang Ibu kota Negara.

    “Komite I DPD RI mengapresiasi dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota, dan pembiayaan pemindahan Ibu kota Negara RI dapat terealisasi secara terukur dan sistematis. Juga pembangunan infrastruktur di Ibu kota Negara RI tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, dengan memperhatikan sosial budaya dan kearifan lokal serta memberikan dampak positif sosial ekonomi di daerah Ibu kota Negara RI baru pada khususnya dan di daerah-daerah lain pada umumnya termasuk di daerah-daerah penyangga,” pungkas Teras Narang.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait