30.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Nasional Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

Rekomendasi

Lainnya

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai Semua, BUMDes Bisa Usaha Apa Saja, Seperti PT

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Lumajang, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat (13/11) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan turunan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja  yang sedang disusun oleh Kemendes PDTT sudah mencapai 100 persen, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti akan ada penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM.

    PP tersebut, lanjutnya, akan mempertegas bahwa BUMDes adalah Badan Hukum.

    “Intinya BUMDes adalah badan hukum. Jadi kalau dulu BUMDes adalah badan usaha, masih dipertanyakan kedudukannya sebagai badan hukum, sekarang jelas BUMDes adalah badan hukum,” tegasnya.

    Politisi PKB ini menegaskan kembali bahwa sekarang BUMDes adalah entitas baru yang kedudukannya setara dengan PT, koperasi, dan perkumpulan atau organisasi. Namun, ia mengatakan, BUMDes memiliki eksklusifitas atau kekhususan.

    Pertama, BUMDes dikelola dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, BUMDes ada dua model. Model yang pertama, BUMdes yang didirikan oleh satu desa. Model yang kedua, BUMDes Bersama (BUMDesMa), yang didirikan lebih dari satu desa.

    “Satu desa  hanya boleh memiliki satu BUMDes, tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUMDes. Dengan demikian, maka jumlah BUMDes di Indonesia sebanyak-banyaknya setara dengan jumlah desa di Indonesia,” ujarnya.

    Terkait BUMDesMa, Mendes Abdul Halim mengatakan, bisa didirikan sebanyak-banyaknya.

    “Kenapa? Karena ngomong gerakan ekonomi desa itu kan skalanya kecil, tentu akan sangat maksimal kalau skalanya besar. Nah kalau skalanya besar itu pasti lintas desa, pasti kerja sama antar desa,” sambungnya.

    Menurutnya, kerja sama antar desa termasuk di dalamnya untuk mendirikan BUMDesMa tidak dibatasi oleh zonasi. Dengan catatan, antar desa tersebut saling menguntungkan.

    “Desa di Lumajang bisa saja bekerja sama dengan desa di Sulawesi boleh, sangat boleh. Bangun kerja sama dengan desa di Sumatera boleh, yang penting saling menguntungkan,” ungkapnya.

    Pemerintah berharap dengan adanya BUMDesMa ini dapat memotong mata rantai berkepanjangan yang  menyebabkan harga menjadi mahal.

    “Jadi komoditas unggulan di sana di bawa ke sini, komoditas unggulan di sini di bawa ke sana tanpa mata rantai pasokan yang panjang akhirnya harganya jadi murah. Karena tidak banyak mata rantai, itulah yang saya maksud pendirian BUMDesMa atau kerja sama antar desa tidak dibatasi oleh zonasi. Yang penting sesama Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tutup Menteri Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 09:58 WIB 09:58 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Minta Pendamping Serius Lakukan Pendataan, PLD Beberkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sebagai tindak lanjut dari amanat Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan...

    Ini yang Membuat Pemdes Mampu Menyerap Dana Desa 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa di seluruh Indonesia adalah yang...

    Menteri Desa PDTT Minta Pertamina Fasilitasi BUMDes Jadi Mitra...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta PT Pertamina memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali memiliki 588 Badan Usaha Milik...

    Menko Luhut Minta DPD RI Dukung Penyelesaian Masalah Penguasaan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI lainnya menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),...

    Berita Terkait