28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Nasional Rakernas Apdesi Desak Mendagri Revisi Aturan Pilkades

Rakernas Apdesi Desak Mendagri Revisi Aturan Pilkades

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD Magetan: Sebaiknya Pendidikan Non Formal

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 26–29 November 2020 lalu di Jakarta.

    Dalam keterangan persnya, Ketua umum DPP Apdesi, Dr. H. Sindawa Tarang, mengatakan bahwa Rakernas kali ini telah melahirkan beberapa keputusan. Pertama, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera melakukan revisi terhadap Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

    Menurut Sindawa, dalam rangka menyambut Pilkades serentak ditengah situasi pandemi Covid – 19 ini, pengaturan tentang penerapan protokoler kesehatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak sangatlah penting dituangkan dalam peraturan.

    “Untuk mencegah timbulnya klaster baru penularan Covid 19, termasuk sanksi bagi yang mengabaikan protokoler kesehatan, maka perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat dan kabupaten dalam setiap tahap penyelenggaraan Pilkades. Hal ini bercermin dari pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang realita dilapangan telah banyak pelanggaran protokol kesehatan”, ujarnya.

    Rakernas Apdesi kali ini juga merekomendasikan persoalan–persoalan lain yang penting dalam Pilkada Serentak, yaitu proses pencalonan sampai pelantikan agar diatur dengan tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir terkait pasal–pasal dan ayat–ayat yang ada di Permendagri yang baru.

    “Misalnya pasal tentang penetapan jumlah calon Kepala Desa paling banyak 5 calon, selama Ini banyak diakal–akalin oleh elit di kabupaten dan desa utk menggugurkan bakal calon yang tidak diinginkan oleh elit tersebut, padahal calon tersebut memiliki kompetensi yang sangat bagus untuk memimpin desa. Karena itu kedepan seorang bakal calon harusnya dicalonkan secara tertulis oleh paling sedikit 20 persen dari jumlah pemilih desa setempat, dengan demikian ketentuan maksimum 5 orang calon dapat terpenuhi secara alamiah dan demokratis”, tegas Bung ST, sapaan akrabnya. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 22:30 WIB 22:30 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait