32.1 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Parlemen Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti...

Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Rekomendasi

Lainnya

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam Terkait Urgensi Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat...

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    DPD RI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Potensi Penurunan Kualitas Demokrasi di Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

    Lebih dari 20 persen kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit.

    Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi.

    Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan hutan.

    Dengan adanya program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dikawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan hutan termasuk masyarakat adat.

    Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen Komite I DPD RI yang merupakan “orang daerah” telah sepakat untuk membentuk Tim Kerja bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI.

    Tim Kerja ini nantinya menjadi wadah alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan sekaligus mendorong percepatan Reforma Agraria dan perhutanan sosial di Daerah.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (06/10).

    Rapat Kerja di pimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. Sementara dari Kementerian LHK dihadiri oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya di Kementerian LHK.

    Dalam Raker tersebut, Komite I DD RI berpandangan bahwa hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun dalam praktiknya pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan yang salah satunya adalah konflik kehutanan.

    Fachrul Razi menegaskan, pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dan berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat derah sangat dibutuhkan.

    “Kami di Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja Bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah”, ujar Fachrul.

    Dalam kesempatan Raker itu, Komite I DPD RI dengan tegas menyatakan mendorong dan memperkuat Kementerian LHK untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan. (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    989,262
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 13:53 WIB 13:53 WIB

    Indeks Berita

    Anggota DPR Agung Widyantoro Sebut Pengawasan Transfer ke Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro dalam diskusi talkshow membahas Desa...

    SIREKAP akan Terkendala Karena 600 TPS Masih Blank Spot,...

    Bandung, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    RDPU dengan Panja Komisi VIII DPR RI, Direktur Eksekutif...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang–Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang...

    DPD RI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Potensi Penurunan...

    Jakarta, desapedia.id - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana...

    Berita Terkait