33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan Proses Penundaan Pilkada Tidak Meminta Pertimbangan DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Warga dan Pemerintah Desa di Kaltara

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference.

    Dalam sambutan pengantarnya, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang yang memimpin Raker menyesalkan proses penundaan pilkada menjadi Desember 2020 tersebut tidak melibatkan dan meminta pertimbangan DPD RI.

    “Komite I berpandangan bahwa persoalan Pandemi Covid-19 membutuhkan optimalisasi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, optimalisasi anggaran, optimalisasi upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan tindakan yang diperlukan lainnya. Selain itu, penundaan Pilkada di Desember 2020 membutuhkan kerja-kerja yang mendesak dan cepat dalam mempersiapkan payung hukum, validitas Data Pemilih, anggaran, penyelenggara, dan peserta di tengah Pandemi”, tegas Teras Narang.

    Karena itu, tegas Teras Narang, Komite I menilai tentunya pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 kurang memperlihatkan sense of crisis dan akan mengurangi kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dilakukan secara tergesa-gesa.

    Sebagaimana telah diketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Melalui perppu tersebut, Pemerintah memutuskan menggeser pelaksanan Pilkada Serentak  ke bulan Desember 2020 dengan sejumlah catatan. Dalam Perppu tersebut juga diatur bahwa jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada bulan desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam covid-19 berakhir. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala kadar, asal jadi dan hanya...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Berita Terkait