32.1 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Parlemen Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan Proses Penundaan Pilkada Tidak Meminta Pertimbangan DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam Terkait Urgensi Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat...

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    DPD RI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Potensi Penurunan Kualitas Demokrasi di Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference.

    Dalam sambutan pengantarnya, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang yang memimpin Raker menyesalkan proses penundaan pilkada menjadi Desember 2020 tersebut tidak melibatkan dan meminta pertimbangan DPD RI.

    “Komite I berpandangan bahwa persoalan Pandemi Covid-19 membutuhkan optimalisasi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, optimalisasi anggaran, optimalisasi upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan tindakan yang diperlukan lainnya. Selain itu, penundaan Pilkada di Desember 2020 membutuhkan kerja-kerja yang mendesak dan cepat dalam mempersiapkan payung hukum, validitas Data Pemilih, anggaran, penyelenggara, dan peserta di tengah Pandemi”, tegas Teras Narang.

    Karena itu, tegas Teras Narang, Komite I menilai tentunya pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 kurang memperlihatkan sense of crisis dan akan mengurangi kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dilakukan secara tergesa-gesa.

    Sebagaimana telah diketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Melalui perppu tersebut, Pemerintah memutuskan menggeser pelaksanan Pilkada Serentak  ke bulan Desember 2020 dengan sejumlah catatan. Dalam Perppu tersebut juga diatur bahwa jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada bulan desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam covid-19 berakhir. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    989,262
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 13:53 WIB 13:53 WIB

    Indeks Berita

    Anggota DPR Agung Widyantoro Sebut Pengawasan Transfer ke Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro dalam diskusi talkshow membahas Desa...

    SIREKAP akan Terkendala Karena 600 TPS Masih Blank Spot,...

    Bandung, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta...

    Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti...

    Jakarta, desapedia.id - Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    RDPU dengan Panja Komisi VIII DPR RI, Direktur Eksekutif...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang–Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang...

    Berita Terkait