Beranda Nasional PSHK dan PAPDESI Dukung Ide Jokowi Membentuk Pusat Legislasi...

PSHK dan PAPDESI Dukung Ide Jokowi Membentuk Pusat Legislasi Nasional

Rekomendasi

Lainnya

    Terima Audiensi PT Schneider Electric Indonesia, Wamendes PDTT Bahas Aliran Listrik Indonesia Timur

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menerima audiensi PT...

    Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa di Pilkada, Berarti Ada yang Salah dalam Demokrasi

    Jakarta, desapedia.id – Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid–19 pada awalnya menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat....

    Talkshow Kades Iwan TV Desa 1 Desember 2020 Bahas Kendala Penyusunan APBDes 2021, Ini Link Live Streaming dan Deretan Para Narasumber

    Jakarta, desapedia.id – Program acara talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang di TV Desa setiap...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam debat calon presiden (capres) yang pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga capres petahana mengatakan akan membentuk Pusat Legislasi Nasional yang akan bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara pusat dengan daerah.

    Jokowi juga menyebutkan lembaga ini akan menyambungkan fungsi legislasi yang ada di kementerian dengan pusat legislasi nasional yang dikontrol oleh presiden, sehingga satu pintu dan tidak terjadi lagi tumpang tindih.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Solikhin setuju dengan ide Jokowi tersebut. Menurutnya, pembenahan regulasi saat ini memang memerlukan pendekatan sistemik dan menyeluruh. Salah satunya terkait dengan penataan kelembagaan.

    “Kelemahan sistem saat ini yang memunculkan hiper regulasi, tumpeng tindih pengaturan, dan ego sektoral dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diantaranya disebabkan tidak adanya satu lembaga khusus yang mempunyai kewenangan dalam manajemen legislasi, dan mengendalikan produksi peraturan perundang-undangan,” kata Solikhin, Jum’at (18/01/2019).

    Solikhin menilai pembentukan lembaga khusus seperti Pusat Legislasi Nasional merupakan solusi yang tepat saat ini. Sebenarnya, kata dia, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development ) sejak tahun 2012 lalu sudah merekomendasikan agar pemerintah Indonesia membuat satu lembaga khusus yang menangani peraturan perundang-undangan.

    “Pembentukan lembaga khusus legislasi ini harus diikuti dengan penataan fungsi berbagai lembaga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Proses ini yang perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dalam menata sistem peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan lembaga ini juga perlu didukung dengan dasar hukum yang kuat. Tidak hanya sebatas peraturan presiden. Momentumnya adalah rencana revisi UU No. 12 Tahun 2011 yang saat ini sedang disiapkan oleh DPR,” tegasnya.

    Solikhin menambahkan, bahwa Idealnya lembaga ini akan berada di bawah presiden yang memiliki kewenangan mengontrol kinerja peraturan perundang-undangan seluruh kementerian/lembaga.

    “Kewenangannya menurut kami adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi wilayah kekuasaan presiden termasuk dengan undang-undang. Hanya saja untuk undang-undang perlu diatur secara jelas kewenangan, fungsinya terutama terkait dengan kewenangan sektoral ketika berhadapan dengan DPR,” ujarnya.

    Di samping itu, PSHK menilai rencana pembentukan lembaga khusus tentang legislasi ini merupakan solusi strategis dalam menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan.

    “Pemerintahan terpilih nantinya perlu menindaklanjuti rencana pembentukan lembaga khusus ini. Mandatnya harus dimasukkan ke dalam RPJMN 2019-2024. Dalam membentuk lembaga ini, pemerintah perlu menata dan menguatkan lembaga yang sudah ada terkait dengan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpeng tindih tupoksi antar lembaga,” ujar Solikhin.

    Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Hj. Wargiyati. Dia mendukung penuh ide jokowi membentuk Pusat Legislasi Nasional jika terpilih kembali sebagai Presiden RI periode 2019-2024.

    Menurut Wargiyati, Pusat Legislasi Nasional ini memang sudah sangat ditunggu kehadirannya oleh kepala desa dan aparatur desa di seluruh Indonesia. Bukan tanpa sebab, dukungan terhadap lembaga ini lantaran seringnya kepala desa dan aparatur desa menjadi ‘korban’ dan kebingungan dengan berbagai aturan dibawah UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang justru tumpang tindih, tidak sinkron dan tidak harmonis dengan aturan diatasnya, yaitu UU Desa itu sendiri.

    “Saya kira itu yang sangat kami tunggu. Dalam setiap kali Rapat Kerja atau Rapat Koordinasi PAPDESI selalu kami sampaikan masalah regulasi yang sering dikaburkan di regulasi turunannya, terutama di daerah yang sarat dengan kepentingan,” imbuh Wargiyati. (Red)

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    549,508
    Kasus Positif
    Updated on 2 December 2020 - 20:16 WIB 20:16 WIB

    Indeks Berita

    Talkshow Kades Iwan TV Desa 1 Desember 2020 Bahas...

    Jakarta, desapedia.id – Program acara talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang di TV Desa setiap...

    Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid–19 pada awalnya menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Hal ini mengingat Pilkada Serentak...

    Publik Jangan Sinis Dulu Mensikapi Kantor Desa Mirip Istana...

    Jakarta, desapedia.id - Akhir–akhir ini publik digegerkan dengan sebuah bangunan Kantor Desa yang tampak bagian depannya mirip dengan Istana Merdeka tempat Presiden Joko Widodo...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan seseorang dan masa depan bangsa....

    Semua Kementerian/Lembaga Punya Tenaga Pendamping, Jangan Overlapping Intervensi dalam...

    Jakarta, desapedia.id – Saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga memiliki tenaga pendamping, mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan...

    Berita Terkait