32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Daerah Program Padat Karya Tunai, Bikin Kades Rubah APBDes

Program Padat Karya Tunai, Bikin Kades Rubah APBDes

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Kepala desa beserta perangkatnya sepertinya harus sibuk merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018. Sebab, pemerintah pusat telah menetapkan bahwa tahun ini program padat karya tunai yang sumber pembiayaannya dari dana desa harus berjalan.

    Padahal, menurut Bambang Utoro, Ketua Paguyuban Kepala Desa seluruh Kabupaten Kendal, Bahurekso, APBDes tahun 2018 sudah tersusun sejak akhir 2017 lalu tanpa memasukkan program padat karya tunai tersebut.

    Bambang juga menyayangkan jika program padat karya tunai muncul ketika anggaran sudah harus berjalan.

    “Ini yang kami sesalkan. Mestinya program ini harus terencana dengan baik,” keluh Bambang, belum lama ini.

    Meski begitu, di mengatakan, APBDes di seluruh desa di Kabupaten Kendal telah diubah untuk menyesuaikan dengan program padat karya tunai.

    “Program padat karya tunai ini tetap akan kami laksanakan,” tegasnya.

    Dia menambahkan, selain mengubah APBDes, desa-desa di Kabupaten Kendal tidak menemukan kendala di lapangan dalam menjalankan program padat karya tunai.

    Hanya saja, sampai saat ini semua desa di Kendal belum ada yang menerima dana desa yang bersumber dari APBN. “Jadi program padat karya tunai untuk di Kendal belum berjalan,” ujarnya.

    Bambang mengusulkan program padat karya tunai pada tahun berikutnya tidak dijadikan satu dengan dana desa.

    “Mestinya jadi program tersendiri, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam mengelolanya, dan menjadi jelas juga bagi masyarakat desa,” harap Bambang.

    (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah...

    Jakarta, desapedia.id - Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah dalam wawancaranya dengan...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Lawan Covid-19 di DKI Jakarta, KPN Lakukan Aksi Penyemprotan...

    Jakarta, desapedia.id - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ( KPN), Rabu (22/4) menggelar aksi penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman Semper Barat,...

    Lotus Kita Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid 19...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang memasuki Ramadhan 1441 H, Yayasan Lotus Kita menyalurkan 300 paket Sembako kepada warga terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid...

    Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa. Berbagai kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor...

    Berita Terkait