29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Program Keuangan Desa Jadi yang Terbaik Diantara 6 Rencana...

Program Keuangan Desa Jadi yang Terbaik Diantara 6 Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terbaik dalam program pencegahan korupsi. Di samping itu, kegiatan terbaik mencakup pencegahan korupsi adalah program keuangan desa.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, melaporkan ke Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Rabu (26/8).

    Dalam acara tersebut turut hadir Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran, para gubernur, bupati dan walikota serta jajaran aparat pengawasan intern pemerintah.

    “BPJS Kesehatan memperoleh angka tertinggi 93,74. Kedua, BIG 83,95. Ketiga, Kementerian Desa PDTT 77,79. Keempat, Kementerian PUPR 73,44. Terakhir, Kemenkopolhukam 70,85,” jelas Firli.

    Program keuangan desa meraih nilai tertinggi di antara enam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

    Utilitasi nomor induk kependudukan mencapai 68,07 persen, e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa mencapai 61,79 persen.

    Kemudian, keuangan desa mencapai 83,33 persen, penerapan manajemen antisuap mencapai 66,75 persen, online sigle submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha mencapai 47,15 persen, dan reformasi birokrasi sebesar 65,06 persen”.

    Apresiasi Mendes PDTT

    Penghargaan ini diapresiasi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

    “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Mari bersama-sama meningkatkan transparansi penggunaan dana desa, sehingga warga semakin mudah berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasannya,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

    Menteri Desa mengatakan, penghargaan beri efek positif bagi Kemendes PDTT dan bisa memacu semangat seluruh jajaran untuk bisa bekerja lebih baik. Utamanya bekerja maksimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan masyarakat desa.

    “Nantinya, kami tidak hanya meningkatkan transparansi tapi bakal merumuskan konsep agara Dana Desa itu lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung masalah yang dihadapi oleh desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Selama ini Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjalankan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) selama periode 2019-2020 (8 Triwulan) yang harus dilaporkan setiap triwulan. Nilai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang didapat merupakan nilai akumulasi dari setiap triwulan dengan nilai maksimal 100 persen di Triwulan 8.

    Nilai ini terdiri atas nilai kepatuhan, yaitu nilai yang didapat dari seluruh target yang dilaporkan sesuai dengan periode pelaporannya. Nilai realisasi mencakup nilai kepatuhan ditambah dengan nilai target yang terlambat dipenuhi.

    Pencegahan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi.

    Tidak hanya melalui penindakan, pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik berupa pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan koruptor. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait