33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Prihatin Isu Dana Desa ‘Digoreng’ Terus, Ketum DPN PPDI:...

Prihatin Isu Dana Desa ‘Digoreng’ Terus, Ketum DPN PPDI: Jangan Seolah–Olah Semua Perangkat Desa Korup

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai isu Dana Desa yang terus – terusan ‘digoreng’ oleh berbagai pihak.

    Menurutnya, hampir semua penentu kebijakan saat ini terus memantau, mengawasi dan menilai Dana Desa, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bahkan sangat khawatir dengan masa depan Dana Desa setelah ribut – ribut soal ditemukannya desa fiktif.

    “Membahas Desa itu tidak boleh sepotong – sepotong, desa memiliki persoalan yang sangat komplek. Pemerintah Desa selalu dipersoalkan pengelolaan dana desanya, hanya ada beberapa oknum Kepala Desa dan perangkat desa terjerat kasus korupsi, tetapi seolah – olah semua desa korup, padahal banyak juga oknum Bupati dan perangakat daerah, oknum Gubernur dan perangkat daerah yang korup tetapi sorotanya tidak tajam seperti desa”, keluhnya.

    Widhi menambahkan, pemerintahan desa jika dibandingkan dengan pemerintah diatasnya sungguh sangat berbeda perlakuannya, mengingat Bupati dan perangkat daerah memiliki kejelasan soal kesejahteraannya.

    “Melihat desa itu harus utuh, desa dipimpin Kepala Desa yang tugasnya sangat jelas dan mengikat, kepala desa dibantu perangkat desa yang terdiri dari Kesekretariatan, kewilayahan (Kepala Dusun) dan pelaksana tehknis. Kepala Desa dan perangkat desa harus mengemban beban tugas sempurna dalam pengelolaan Dana Desa sementara mereka sampai saat ini belum mendapatkan kesejahteraan yang layak”, ujar Widhi.

    Widhi menjelaskan, DPN PPDI sangat memaklumi kekhawatiran penyalahgunaan dana desa, tetapi pada saat yang sama seharusnya Menkeu memastikan anggaran kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa yang bernama Gaji.

    “Penguatan penyelenggaran pemerintah desa akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa’, tegas Widhi.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait