25.4 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Desa Presiden Jokowi Minta PWRI Dampingi Kades Bikin Laporan Dana...

Presiden Jokowi Minta PWRI Dampingi Kades Bikin Laporan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) mendampingi Kepala Desa untuk membuat laporan Dana Desa.

    Menurutnya, PWRI sangat berpengalaman sehingga dapat membantu aparat desa mengelola administrasi terutama soal Dana Desa. “Kemendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) ini kewalahan. Karena masih banyak desa yang belum siap membuat laporan. Kedua, Kemendes perlu (bantuan) untuk pengawasan/ monitoring penggunaan dana desa,” ungkap Jokowi, seperti dikutip desapedia dari laman resmi Kemendes PDTT, Rabu (26/9/2018).

    Ia mengatakan, besarnya jumlah Dana Desa yang disalurkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga menurutnya, perlu ada pengawasan dari seluruh pihak agar program Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal.

    Tercatat, pada tahun 2015 Dana Desa yang disalurkan sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun. “Tahun depan rencananya (Dana Desa) akan meningkat menjadi Rp73 Triliun. Sangat besar uang-uang itu,” ujarnya.

    Presiden Jokowi menyambut baik kerja sama yang telah dijalin antara Kemendes PDTT dan PWRI yang bertujuan untuk bersama-sama membangun desa. Ia membuka ruang seluas-luasnya kepada PWRI untuk membantu membangun negara.

    “Aset besar bangsa ini adalah kerukunan, keberagaman, persaudaraan. Saya titip, jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami minta kepada PWRI untuk terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan persudaraan di antara kita,” paparnya.

    Sebelumnya, Ketua PB PWRI, Haryono Suyono mengatakan, telah diamanahkan oleh Kemendes PDTT untuk turut membantu membangun Desa. PWRI sendiri, berkesempatan menempati 7.000 kantor di kecamatan yang berkewenangan membantu desa.

    “Sebagian besar pensiunan ini kembali ke desa. Tidak jarang dari jabatan Dirjen turun jadi ketua RT. Ada yang jadi ketua RT lebih lama dibandingkan jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karen tidak diganti-ganti. Ada yang jadi Ketua RW, ada yang jadi punggawa desa,” ungkapnya.

    Selain membantu Kemendes PDTT, lanjutnya, PWRI juga aktif membantu Kementerian Sosial dalam menangani persoalan kaum disabilitas dan masyarakat yang masih terpinggirkan.

    Dalam kesempatan tersebut, Haryono Suyono meminta Presiden Jokowi untuk terus memberikan semangat kepada PWRI dalam membantu membangun desa.

    “Mereka ini pensiunan biasanya di rumah. Tapi semenjak Pak Presiden kasih gaji 13, mereka menjadi merasa terpanggil untuk membantu desa maupun kota. Kami harap jangan kapok pak membantu hadiah lebaran,” tuturnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait