30.5 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Desa PPDI Tak Setuju Pernyataan Bupati Brebes soal Tanah Bengkok:...

PPDI Tak Setuju Pernyataan Bupati Brebes soal Tanah Bengkok: Ini Jelas Merampas Hak Adat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Bupati Brebes Idza Priyanti menegaskan bahwa kepala desa saat ini tidak lagi memiliki hak menggarap tanah bengkok.

    “Tetapi tanah bengkok tersebut menjadi tanah kas desa yang bila dikelola, maka penghasilannya harus dilaporkan ke dalam kas negara,” kata Idza seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Brebes, Minggu (21/7/2019).

    Pernyataan Bupati Brebes itu disesalkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono. “Ini jelas merampas hak adat,” tegas Widhi kepada Desapedia.id.

    Menurut Widhi, asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi asas terpenting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

    “Sangat jelas rekognisi itu pengakuan terhadap hak asal usul. Maka tanah bengkok bagian dari apa yang disebut asal usul, sehingga ketika negara hadir di desa dengan UU Desa, sudah seharusnya peraturan di atasnya tidak mendikte apa yang sudah ada di desa,” ujarnya. “Kami sangat menyesal asas rekognisi kurang diperhatikan oleh para pengambil kebijakan sekaligus perumus peraturan.”

    Sedangkan asas subsidiaritas, lanjutnya, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. “Jadi seharusnya peraturan di atasnya memperkuat hak asal usul, bukan merubah atau menarik,” tegasnya.

    Widhi juga menjelaskan, tanah bengkok merupakan pituas (gaji) bagi perangkat desa, sehingga kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kehadiran  negara untuk memajukan desa.

    “Gaji setara Golongan IIA merupakan penghargaan negara kepada perangkat desa dan kepala desa, sementara tanah bengkok merupakan hak adat perangkat desa dan kepala desa,” ucapnya. “Akan lebih baik jika kemudian gaji setara golongan IIA tidak menghilangkan keberadaan tanah bengkok sebagai pituas kepala desa dan perangkat desa,” imbuh Widhi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 10:18 WIB 10:18 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait