29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Desa PPDI Tak Setuju Pernyataan Bupati Brebes soal Tanah Bengkok:...

PPDI Tak Setuju Pernyataan Bupati Brebes soal Tanah Bengkok: Ini Jelas Merampas Hak Adat

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Jakarta, desapedia.id – Bupati Brebes Idza Priyanti menegaskan bahwa kepala desa saat ini tidak lagi memiliki hak menggarap tanah bengkok.

    “Tetapi tanah bengkok tersebut menjadi tanah kas desa yang bila dikelola, maka penghasilannya harus dilaporkan ke dalam kas negara,” kata Idza seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Brebes, Minggu (21/7/2019).

    Pernyataan Bupati Brebes itu disesalkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono. “Ini jelas merampas hak adat,” tegas Widhi kepada Desapedia.id.

    Menurut Widhi, asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi asas terpenting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

    “Sangat jelas rekognisi itu pengakuan terhadap hak asal usul. Maka tanah bengkok bagian dari apa yang disebut asal usul, sehingga ketika negara hadir di desa dengan UU Desa, sudah seharusnya peraturan di atasnya tidak mendikte apa yang sudah ada di desa,” ujarnya. “Kami sangat menyesal asas rekognisi kurang diperhatikan oleh para pengambil kebijakan sekaligus perumus peraturan.”

    Sedangkan asas subsidiaritas, lanjutnya, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. “Jadi seharusnya peraturan di atasnya memperkuat hak asal usul, bukan merubah atau menarik,” tegasnya.

    Widhi juga menjelaskan, tanah bengkok merupakan pituas (gaji) bagi perangkat desa, sehingga kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kehadiran  negara untuk memajukan desa.

    “Gaji setara Golongan IIA merupakan penghargaan negara kepada perangkat desa dan kepala desa, sementara tanah bengkok merupakan hak adat perangkat desa dan kepala desa,” ucapnya. “Akan lebih baik jika kemudian gaji setara golongan IIA tidak menghilangkan keberadaan tanah bengkok sebagai pituas kepala desa dan perangkat desa,” imbuh Widhi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Beri Masukan untuk RUU Penanggulangan Bencana, Amcolabora Institute akan...

    Jakarta, desapedia.id – Ancaman gunung berapi, banjir termasuk banjir bandang , tanah longsor ,abrasi pulau, hingga asap karena kebakaran hutan dan gambut akan selalu...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    Berita Terkait