25.4 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Desa PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi

PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mendukung agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping desa.

    “Saya sepakat evaluasi keberadaan pendamping desa,” kata Widhi, mengomentari pemberitaan Desapedia.id terkait pendapat Ketua DPD Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina Asgara yang meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa.

    Kepada Desapedia.id, Selasa (25/6/2019), Widhi juga mengungkapkan alasan mengapa diperlukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa.

    “Mohon maaf, tak sedikit SDM pendamping desa tak lebih baik dari kepala desa dan perangkat desa,” terangnya. “Faktanya banyak pendamping desa yang hanya inventarisasi data dari desa,” sambung Widhi.

    Karena itu, menurutnya, akan lebih baik alokasi anggaran pendamping desa diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memaksimalkan peningkatan SDM aparatur desa.

    “Domain penyelenggaraan pemerintah desa ada di Kemendagri. Artinya, segala hal yang terkait sistem penyelenggaran pemerintahan desa lebih tepat di Kemendagri,” ujarnya.

    Lalu, apakah ke depannya tenaga pendamping desa lebih baik ditiadakan? “Ya, benar,” tegas Widhi. (Red)

    Berita terkait: Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa Dievaluasi

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait