31.3 C
Jakarta
Sabtu, 9 Januari 2021
Beranda Desa PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi

PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi

Rekomendasi

Lainnya

    Warga Desa Lebih Mendukung Vaksinasi Covid–19, Sudah Semestinya Kades Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin

    Jakarta, desapedia.id – kegiatan vaksinasi Covid–19 dibeberapa provinsi di Indonesia sudah akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2021 ini....

    BLT Dana Desa Lanjut di 2021, Ketua Bidang Pemberdayaan Desa SOKSI: Mensos Harus Segera Perbaiki DTKS

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid–19 akan...

    AWI Apresiasi Capaian Menteri Siti Nurbaya

    Jakarta, desapedia.id – Ibarat kado di awal tahun, pada hari Rabu 7 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mendukung agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping desa.

    “Saya sepakat evaluasi keberadaan pendamping desa,” kata Widhi, mengomentari pemberitaan Desapedia.id terkait pendapat Ketua DPD Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina Asgara yang meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa.

    Kepada Desapedia.id, Selasa (25/6/2019), Widhi juga mengungkapkan alasan mengapa diperlukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa.

    “Mohon maaf, tak sedikit SDM pendamping desa tak lebih baik dari kepala desa dan perangkat desa,” terangnya. “Faktanya banyak pendamping desa yang hanya inventarisasi data dari desa,” sambung Widhi.

    Karena itu, menurutnya, akan lebih baik alokasi anggaran pendamping desa diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memaksimalkan peningkatan SDM aparatur desa.

    “Domain penyelenggaraan pemerintah desa ada di Kemendagri. Artinya, segala hal yang terkait sistem penyelenggaran pemerintahan desa lebih tepat di Kemendagri,” ujarnya.

    Lalu, apakah ke depannya tenaga pendamping desa lebih baik ditiadakan? “Ya, benar,” tegas Widhi. (Red)

    Berita terkait: Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa Dievaluasi

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    808,340
    Kasus Positif
    Updated on 9 January 2021 - 13:03 WIB 13:03 WIB

    Indeks Berita

    Warga Desa Lebih Mendukung Vaksinasi Covid–19, Sudah Semestinya Kades...

    Jakarta, desapedia.id – kegiatan vaksinasi Covid–19 dibeberapa provinsi di Indonesia sudah akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2021 ini....

    Penyerapan Dana Desa 2020 Terbesar Sejak 2015

    Jakarta, desapedia.id – Dalam refleksi akhir tahun 2020 yang digelar secara virtual pada Rabu (30/12) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul...

    Soal RPP BUMDes Turunan UU Ciptaker, Gus Menteri: Harmonisasi...

    Jakarta, desapedia.id – Hadrinya UU Nomor 11 Tahun 2020 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau...

    Catatan Akhir Tahun SOKSI soal BUMDes, Soroti Pendirian yang...

    Jakarta, desapedia.id –  Posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini semakin luar biasa dan menjadi...

    Ketua Umum Ali Wongso Sinaga Sampaikan 5 Catatan Penting...

    Jakarta, desapedia.id – Mengamati perkembangan kehidupan masyarakat bangsa dan negara sepanjang tahun 2020 ini, SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia sebagai Ormas dengan...

    Berita Terkait