33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD RI Masih Sangat Amat Kurang

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan Evaluasi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama ini masih amat sangat kurang.

    Pernyataan Mujito ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa diberbagai wilayah di Indonesia namun tidak ada tanggapan dan pengawasan dari Komite I DPD RI.

    “Banyak pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur. Bahkan, ada pemberhentian yang model baru, yaitu yang lama tidak diberhentikan, tetapi Kades malah mengangkat yang baru. Komite I DPD RI harus perkuat pengawasan kepada pemerintah terutama dalam hal ini Kemendagri, ini yang masih sangat amat kurang. Mohon Komite I DPD RI advokasi permasalahan perangkat desa yang diberhentikan sepihak oleh Kades”, tegas Mujito yang mengatakan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan PPDI pimpinan Ketum Mujito, PPDI pimpinan Ketum Widhi Hartono dan Papdesi pada Senin (25/5) lalu.

    Senada dengan Mujito, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono mengatakan perangkat desa banyak dirugikan oleh kebijakan Kades, yaitu diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

    “Padahal ada ketentuan regulasi dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. perangkat desa ini kan ibarat mesinnya Pemerintah Desa. Soal penghasilan tetap atau Siltap perangkat desa, memang sudah ada penghasilan tetap tetapi menurut kami ini masih abu–abu. Ada pemberhentian perangkat desa semaunya di Boltim hari ini. Sebelumnya sudah banyak terjadi pemberhentian perangkat desa diberbagai daerah”, jelas Widhi.

    Dalam kesempatan di forum yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati mendukung upaya PPDI untuk mendesak Komite I DPD RI melakukan pengawasan dan advokasi terkait maraknya kasus pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa.

    “Papdesi mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa tidak perlu lagi melalui persetujuan Camat”, tegas Wargiyati.

    Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 67 tahun 2017.

    soal pengaturan peran Camat, didalam Permendagri ini dijelaskan dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. (Red)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Langkah Pencegahan KPK Belum Turunkan Tingkat Korupsi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin...

    Berita Terkait