28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa PPDI: Kami Sangat Prihatin Karena Inovasi Kades Demi Kesejahteraan...

PPDI: Kami Sangat Prihatin Karena Inovasi Kades Demi Kesejahteraan Petani Berujung Penjara

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Widhi Hartono mengatakan turut prihatin atas di tetapkannya Munirwan, Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk,
    Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara sebagai tersangka oleh Polda Aceh.

    Widhi sangat menyayangkan inovasi yang dilakukan Munirwan demi kesejahteraan petani harus berujung penjara.

    “Kompleksitas pembangunan desa membutuhkan inovasi sebagai terobosan, seharusnya penghargaan yang didapat, tetapi kok malah penjara yang diterima. Bagaimana desa bisa sejahtera ketika upaya dalam rangka menyejahterakan masyarakat dihantui pasal (aturan),” tegas Widhi saat dihubungi Desapedia.id, di Jakarta, Jum’at (26/7/2019).

    Sebagai informasi, Polda Aceh menahan Munirwan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (23/7/2019).

    Penahanan Munirwan terkait dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan (memperdagangkan) secara komersil benih padi jenis IF8 yang belum dilepas varietasnya dan belum disertifikasi (berlabel).

    Kasus itu diadukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Selama ini Munirwan sudah berhasil mengembangkan padi jenis IF8 di daerahnya dengan hasil melimpah setiap kali panen.

    Bahkan, dengan inovasinya Desa Meunasah Rayeuk terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo.

    Karena keberhasilan itu, permintaan masyarakat terhadap bibit tersebut menjadi banyak.

    Sehingga Desa Meunasah Rayeuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dalam melakukan jual beli bibit tersebut.

    Namun tiba-tiba Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melaporkan Munirwan dengan delik aduan telah mengomersilkan benih padi jenis IF8 yang belum berlabel. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait