31.8 C
Jakarta
Rabu, 1 Juli 2020
Beranda Nasional PPDI Gelar Rakernas, Inilah Hasil Rekomendasi Perangkat Desa Se–Indonesia

PPDI Gelar Rakernas, Inilah Hasil Rekomendasi Perangkat Desa Se–Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Boyolali, desapedia.id – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merampungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Boyolali sejak Jumat–Minggu (7–9/2). Rapat kerja para perangkat desa seluruh Indonesia ini menghasilkan 5 rekomendasi.

    “Sebanyak 500 perangkat desa dari berbagai Kabupaten di seluruh Indonesia telah hadir untuk mengikuti rakernas DPN PPDI. Kami rumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait terutama Pemerintah Pusat”, ujar Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono,SE dalam wawancaranya dengan desapedia.id.

    Rekomendasi itu antara lain pertama, seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI sangat prihatin terkait pemberhetian perangkat desa secara sepihak seperti yang terjadi di Kaupaten Barito Timur Kalimantan Tengah,  Kabupaten Bogor, Indramayu, Kerawang, Cirebon dan beberapa desa di Jawa Barat, desa – desa di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, di sulawesi dan lain – lain.

    Kedua, PPDI meminta Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa.

    Ketiga, amanat Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 terkait penghasilan tetap perangkat desa dilapangan masih banyak juga yang belum dapat melaksanakannya.

    Keempat, PPDI mempertanyakan aliran Dana Desa yang di terima Pemerintah Desa malah terjadi penurunan pada saat Alokasi dari APBN semakin besar.

    Kelima, PPDI mendorong semua pihak untuk pelaksanaan pembangunan desa berbasis pada pembangunan ekonomi kerakyatan.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Berita Terkait