30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional PPDI Gelar Rakernas, Inilah Hasil Rekomendasi Perangkat Desa Se–Indonesia

PPDI Gelar Rakernas, Inilah Hasil Rekomendasi Perangkat Desa Se–Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Boyolali, desapedia.id – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merampungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Boyolali sejak Jumat–Minggu (7–9/2). Rapat kerja para perangkat desa seluruh Indonesia ini menghasilkan 5 rekomendasi.

    “Sebanyak 500 perangkat desa dari berbagai Kabupaten di seluruh Indonesia telah hadir untuk mengikuti rakernas DPN PPDI. Kami rumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait terutama Pemerintah Pusat”, ujar Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono,SE dalam wawancaranya dengan desapedia.id.

    Rekomendasi itu antara lain pertama, seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI sangat prihatin terkait pemberhetian perangkat desa secara sepihak seperti yang terjadi di Kaupaten Barito Timur Kalimantan Tengah,  Kabupaten Bogor, Indramayu, Kerawang, Cirebon dan beberapa desa di Jawa Barat, desa – desa di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, di sulawesi dan lain – lain.

    Kedua, PPDI meminta Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa.

    Ketiga, amanat Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 terkait penghasilan tetap perangkat desa dilapangan masih banyak juga yang belum dapat melaksanakannya.

    Keempat, PPDI mempertanyakan aliran Dana Desa yang di terima Pemerintah Desa malah terjadi penurunan pada saat Alokasi dari APBN semakin besar.

    Kelima, PPDI mendorong semua pihak untuk pelaksanaan pembangunan desa berbasis pada pembangunan ekonomi kerakyatan.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 09:20 WIB 09:20 WIB

    Indeks Berita

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021,...

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur menggelar webinar dengan tema “Crowdfunding...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Berita Terkait