31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Nasional PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan...

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan BUMDes di Bali Ambil Bagian Pulihkan Ekonomi

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    PP tentang BUMDes ini merupakan bagian dari  49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.

    Keberadaan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes ini diyakini akan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di Desa. Sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf e pada PP ini, menyebutkan: “mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa”.

    Mengutip pernyataan Pendiri usahadesa.com, Mohammad Najib pada talkshow Kajian Desa bareng Iwan (Kades Iwan) yang disiarkan oleh TV Desa pada Desember 2020 lalu, BUMDes dan BUMDes bersama atau BUMDesma di era digital ini akan menumbuhkan model bisnis baru di perdesaan.

    Senada dengan Najib, presenter Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang ditayangkan langsung tiap Selasa di TV Desa, Iwan Sulaiman Soelasno mengatakan, transaksi ekonomi digital saat ini sudah dikisaran Rp.125 triliun. Diperkirakan, sampai tahun 2030 yang akan datang mencapai Rp.2.300 triliun.

    “Dengan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes yang mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di desa ini, maka transaksi ekonomi digital juga pastinya akan berlangsung di desa. Hanya saja, saya mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepenuhnya harus tetap dibangun berdasarkan semangat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Realita saat ini di hampir semua desa, BUMDes belum dapat dimaksimalkan untuk pembangunan perekonomian desa berdasarkan semangat sosial dan kebersamaan”, tegas Iwan yang juga Pendiri desapedia.id. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Jumat (2/4) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda...

    Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam sebuah kesempatan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)...

    Dihadiri Waka Komite I DPD RI, Wamen ATR/BPN Berjanji...

    Kutai Kertanegara, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bersama Wakil Ketua Komite I DPD...

    Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021

    Cisarua, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menutup secara resmi Rapat Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kemendes...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014...

    Berita Terkait