28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Daerah Polri, TNI, dan BIN Sepakat Utamakan Prinsip Kehati–hatian, Dialogis...

Polri, TNI, dan BIN Sepakat Utamakan Prinsip Kehati–hatian, Dialogis dan Kemanusiaan di Papua

Rekomendasi

Lainnya

    Apdesi Kalteng Desak Pembangunan Food Estate Perhatikan Kearifan Budaya Lokal dan Partisipasi Masyarakat Desa  

    Palangkaraya, desapedia.id – Saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah minggu lalu (27/6), Menteri Koordinator...

    APDESI Aceh Minta Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Aceh Penuhi Hak Aparatur Desa Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019

    Banda Aceh, desapedia.id - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh telah menggelar Rapat...

    DPN PPDI Sesalkan Pemecatan 11 Perangkat Desa Sabajaya

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyesalkan pemecatan terhadap sebelas Perangkat Desa Sabajaya,...

    Jakarta, desapedia.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesa (Polri), dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk lebih mengedepankan prinsip kehati–hatian dan mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan serta mengutamakan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di Papua dan Papua Barat.

    Kesepakatan ini terjalin saat digelar Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dengan TNI yang diwakili oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Kepolisian RI diwakili oleh Direktur Pidana Umum Bigjen Ferdy Sambo dan Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Brigjen Roycke H. Langie. Sedangkan dari pihak BIN dihadiri oleh Wakil Kepala BIN RI, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma.

    Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma ini digelara pada Kamis (30/1) lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Filep mengatakan, Pansus Papua meminta TNI, Polri, dan BIN untuk lebih menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi khusus.

    “Kami minta TNI, Polri dan BIN sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsinya turut aktif dalam pemberdayaan masyarakat Papua dan Papua Barat dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP)”, tegas Filep yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat ini.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Penjelasan Kemendes PDTT Soal Dugaan Penyelewengan BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Mekanisme penyelesaian persoalan dalam proses penyaluran Dana Desa telah dibuat oleh Kemendes PDTT, yaitu melalui call...

    Hasil Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten: Pemkab...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari...

    Pemkab Landak Mulai Salurkan BLT Dana Desa

    Landak, desapedia.id – Pemerintah Kabupaten Landak mulai melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 600 ribu/KK. Acara pelaunchingan BLT dilakukan...

    Regulasi Terlambat, Separuh dari 224 Desa di Purbalingga Belum...

    Purbalingga, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diperuntukan bagi penduduk miskin...

    Menjadi Provinsi dengan Penyaluran BLT Dana Desa Paling Rendah,...

    Palangka Raya, desapedia.id – Berdasarkan catatan perkembangan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Berita Terkait