33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Politisi Gerindra Nilai Dana Desa Tidak Kurangi Angka Kemiskinan...

Politisi Gerindra Nilai Dana Desa Tidak Kurangi Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Kebijakan Dana Desa dalam empat tahun terakhir ini tidak berimbas banyak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan di desa. Malah ironisnya, angka penurunan kemiskinan justru lebih signifikan sebelum masa bergulirnya Dana Desa.

    Sebelum ada kebijakan dana desa sebagai mandat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah ketika itu mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan rata-rata sebesar 3,1 persen per tahun.

    Setelah ada dana desa, penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam empat tahun terakhir ternyata hanya sebesar 2,7 persen saja per tahun.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI, Fadli Zon saat hadir sebagai Pembicara dalam diskusi yang membahas tentang catatan akhir tahun bidang ekonomi 2019 dengan tema ‘Hadapi Resesi, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Prioritas Pembangunan’ pada Jumat (27/12) lalu.

    Menut Fadli Zon, kegagalan Dana Desa menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan desa disebabkan karena seluruh sumber daya, termasuk Dana Desa itu sendiri dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, bukan membangun sektor produksi yang berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat.

    ”Dari pengelolaan Dana Desa kita melihat potret nyata kegagalan Pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait