32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Desa Pilkades Rawan Money Politics?

Pilkades Rawan Money Politics?

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memerintahkan dua hal penting terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    Pertama, pemilihan kepala Desa secara serentak dalam lingkup Kabupaten/Kota. Kedua, penyelenggaraan Pilkades dibiayai dengan APBD. Dua amanat UU Desa ini sesungguhnya telah berjalan baik selama ini.

    Kini, pemilihan kepala desa serentak di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tengah berjalan saat ini. Pesta demokrasi di tingkat desa ini dibayang-bayangi oleh praktek money politics atau politik uang dari para kontestan, yaitu para calon kepala desa atau cakades. Publik sejauh ini menduga hampir semua cakades melakukan money politics.

    Dari aspek regulasi yang ada, regulasi yang ada saat ini disinyalir tidak mampu menghilangkan praktek money politics dalam Pilkades.

    Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, mengatakan salah satu kelemahan dalam Permendagri No. 112/2014 tentang Pilkades adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi kecurangan seperti money politics.

    Menurut Agus, Panitia Pilkades hanya ditempatkan sebagai pelaksana administrasi pesta demokrasi di tingkat desa. Mereka belum punya kewenangan untuk mengawasi potensi kecurangan dalam Pilkades.

    Agus menambahkan seharusnya memang diperlukan lembaga pengawas dan penegakan hukum Pilkades seperti halnya Sentra Gakkumdu [Penegakan Hukum Terpadu] yang anggotanya terdiri dari camat, panitia Pilkades, Polres, dan Kejaksaan. (Berbagai sumber)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu (10/5) lalu. Saat itu berhasil...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Berita Terkait