29.3 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Desa Pilkades Rawan Money Politics?

Pilkades Rawan Money Politics?

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memerintahkan dua hal penting terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    Pertama, pemilihan kepala Desa secara serentak dalam lingkup Kabupaten/Kota. Kedua, penyelenggaraan Pilkades dibiayai dengan APBD. Dua amanat UU Desa ini sesungguhnya telah berjalan baik selama ini.

    Kini, pemilihan kepala desa serentak di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tengah berjalan saat ini. Pesta demokrasi di tingkat desa ini dibayang-bayangi oleh praktek money politics atau politik uang dari para kontestan, yaitu para calon kepala desa atau cakades. Publik sejauh ini menduga hampir semua cakades melakukan money politics.

    Dari aspek regulasi yang ada, regulasi yang ada saat ini disinyalir tidak mampu menghilangkan praktek money politics dalam Pilkades.

    Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, mengatakan salah satu kelemahan dalam Permendagri No. 112/2014 tentang Pilkades adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi kecurangan seperti money politics.

    Menurut Agus, Panitia Pilkades hanya ditempatkan sebagai pelaksana administrasi pesta demokrasi di tingkat desa. Mereka belum punya kewenangan untuk mengawasi potensi kecurangan dalam Pilkades.

    Agus menambahkan seharusnya memang diperlukan lembaga pengawas dan penegakan hukum Pilkades seperti halnya Sentra Gakkumdu [Penegakan Hukum Terpadu] yang anggotanya terdiri dari camat, panitia Pilkades, Polres, dan Kejaksaan. (Berbagai sumber)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,911,358
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 20:38 WIB 20:38 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait