31.9 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Desa Pilkades Rawan Money Politics?

Pilkades Rawan Money Politics?

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97 Triliun

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah...

    Jakarta, desapedia.id – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memerintahkan dua hal penting terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    Pertama, pemilihan kepala Desa secara serentak dalam lingkup Kabupaten/Kota. Kedua, penyelenggaraan Pilkades dibiayai dengan APBD. Dua amanat UU Desa ini sesungguhnya telah berjalan baik selama ini.

    Kini, pemilihan kepala desa serentak di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tengah berjalan saat ini. Pesta demokrasi di tingkat desa ini dibayang-bayangi oleh praktek money politics atau politik uang dari para kontestan, yaitu para calon kepala desa atau cakades. Publik sejauh ini menduga hampir semua cakades melakukan money politics.

    Dari aspek regulasi yang ada, regulasi yang ada saat ini disinyalir tidak mampu menghilangkan praktek money politics dalam Pilkades.

    Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, mengatakan salah satu kelemahan dalam Permendagri No. 112/2014 tentang Pilkades adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi kecurangan seperti money politics.

    Menurut Agus, Panitia Pilkades hanya ditempatkan sebagai pelaksana administrasi pesta demokrasi di tingkat desa. Mereka belum punya kewenangan untuk mengawasi potensi kecurangan dalam Pilkades.

    Agus menambahkan seharusnya memang diperlukan lembaga pengawas dan penegakan hukum Pilkades seperti halnya Sentra Gakkumdu [Penegakan Hukum Terpadu] yang anggotanya terdiri dari camat, panitia Pilkades, Polres, dan Kejaksaan. (Berbagai sumber)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    127,083
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    SE Mendes PDTT Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat...

    SURAT EDARAN Nomor 15 TAHUN 2020

    Kemendagri Siap Edarkan 74 Ribu Buku Saku Desa Tangguh...

    Jakarta, desapedia.id - Para akademisi Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi menghasilkan sebuah buku berjudul “Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19”. Peluncuran dan pembedahan buku dilakukan...

    Mendes PDTT dan Mendagri Siap Dukung PKK Sosialisasi Penggunaan...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97...

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat...

    Berita Terkait