26.7 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Daerah Pesan untuk Perangkat Desa di Aceh dan Papua: Pengawasan...

Pesan untuk Perangkat Desa di Aceh dan Papua: Pengawasan Otonomi Khusus Tidak Boleh Lemah

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dan peneliti senior LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

    Rapat ini membahas tentang pengawasan Komite I DPD RI terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua Barat, dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi. Dalam pengantarnya, politisi asal Aceh ini memaparkan bahwa otonomi khusus sesungguhnya memberikan kekhususan kepada daerah untuk menyelenggarakan daerah yang bersifat khusus, atau kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak–hak dasar masyarakat daerah.

    “Karena itu, dalam otsus ini pemerintah pusat jangan setengah hati,” papar Fahrul.

    Sementara itu, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan memberikan dua tips agar otonomi khusus tidak gagal. Pertama, faktor formulasi kebijakan otonomi khusus. Dalam faktor ini regulasi tentang otsus tidak mengakomodasi muatan lokal.

    Kedua, faktor implementasi kebijakan UU Otsus. Antara lain, penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah otsus tidak kreatif, tidak inovatif, tidak kapabel dan tidak kompak. “Selain itu, pemerintah pusat juga menjadi sorotan, yaitu kurang serius, kurang konsisten, kurang ikhlas, kurang membimbing, kurang mengasistensi dan mediasi serta kurang mengawasi,” ujarnya.

    Dalam konteks otsus Papua dan Papua Barat, lanjut Djohermansyah, dana otsus Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021 sebaiknya diperpanjang dengan mempertimbangkan dua hal.

    Pertama, dana otsus jangan lagi block grant seperti selama ini, dan sebaiknya diubah menjadi specific grant sehingga bisa mempercepat target peningkatan kesejahteran sosial di Papua dan Papua Barat. “Tahun 2018 ini dana otsus Papua sebesar 5,6 triliun dan Papua Barat 2,4 triliun,” jelasnya.

    Kedua, melakukan revisi terbatas UU Otsus Papua dan Papua Barat. “Di Papua dan Papua Barat aturannya terlalu banyak”, tegas Djohermansyah.

    Untuk perbaikan otonomi khusus Aceh, dengan jumlah dana otsus tahun 2018 ini sebesar RP 8 triliun, Djohermansyah memberikan masukan agar ada perbaikan tata kelola otsus Aceh.

    Perbaikan tersebut mencakup dari hal yang paling dasar. Diantaranya, perlu disusun blue print daerah otonomi khusus Aceh sampai tahun 2027; penerapan e–planning, e–budgeting dan e–qanun sehingga menjamin transparansi; keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan; dan percepatan pembangunan di seluruh Aceh.

    Adapun Prof. Dr. Siti Zuhro dalam pemaparannya menyampaikan beberapa temuannya dalam penelitian yang sudah dilakukan selama dua tahun berturut–turut.

    Menurutnya, pengawasan pengelolaan anggaran otonomi khusus sangat bermasalah. Sejauh ini anggaran otsus hanya dieksekusi begitu saja tanpa ada background filosofis dan sosiologisnya sehingga korelasinya tidak positif, serta target pembangunan di wilayah otsus tidak tercapai.

    “Ini ada yang salah pada politik pengelolaan anggaran otsus. Nuansanya sangat politis di Papua, Papua Barat dan Aceh,” ucapnya.

    Dia menambahkan, dari hasil penelitiannya juga mengungkap dua hal penting dalam pelaksanaan otsus. Pertama, desentralisasi asimetri administratif. Hal ini mencakup efektivitas pelayanan publik yang masih rendah, tidak jelasnya upaya menekan angka kemiskinan, dan laporan keuangan yang belum baik.

    Kedua, desentralisasi asimetri politik yang menyoroti kesatuan nasional yang harus tercipta, mengikis ketidakadilan antar daerah di wilayah otsus, kejelasan mengenai otoritas menjalankan budaya, dan mencegah tendensi separatisme.

    Karena itu, lanjut Siti Zuhro, LIPI meminta DPD RI untuk mendorong terciptanya keindonesiaan dan kedaerahan yang seimbang, cantik, indah dan elok.

    Kedepannya, tegas Siti, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin dana otsus transparan dan akuntabel, kemudian penguatan partisipasi masyarakat sipil, kepemimpinan nasional yang kuat, simpati dan empati sehingga melahirkan program konkret di pembinaan dan pengawasan.

    Karena itu, Siti berharap Kementerian Dalam Negeri perlu membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur BPK dan BPKP. “Konkretnya elite lokal di Papua, Papua Barat dan Aceh harus hand in hand dengan elite politik nasional untuk memastikan kewenangan yang jelas. Ini kan lobby politik saja,” ujarnya.

    Siti juga meminta Komite I DPD RI mendorong dan mengawal revitalisasi peran lembaga perwakilan daerah di daerah otsus. Di DIY misalnya, DPRD Provinsi itu terlibat dalam pengawasan. Di Papua perlu ada peran MRP. Di aceh, DPRA sudah membentuk lembaga khusus pengawasan dana otsus. Inspektorat juga perlu direposisi agar bisa maksimal dalam pengawasan dana otsus.

    Dalam sambutan penutupnya, Fahrul Razi menyatakan pentingnya hasil RDPU ini untuk mendukung agenda Komite I DPD RI selanjutnya. Yaitu, rapat kerja dengan gubernur dan para pimpinan lembaga perwakilan daerah di wilayah otsus, erta kunjungan kerja ke wilayah otsus di Papua, Papua Barat dan Aceh. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait