32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Pertanggungjawaban Dana Desa 2018 Tersendat, Pengamat: Desa Dipaksa Ikuti...

Pertanggungjawaban Dana Desa 2018 Tersendat, Pengamat: Desa Dipaksa Ikuti Pelaporan Keuangan dengan Standar Tinggi

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Pengamat politik lokal dan otonomi daerah, Fahriza menyayangkan masih banyak desa-desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa tahun 2018.

    Hal itu dikemukakannya terkait pemberitaan sebuah media yang menyebutkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga minggu ketiga Januari 2019, baru 72 persen laporan penggunaan Dana Desa tahun 2018 yang diterima pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) setempat.

    “Sangat disayangkan kondisi seperti ini kembali terulang, dimana desa masih terlambat dalam menyerahkan laporan. Sejak berlakunya UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) termasuk Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015, persoalan LPj selalu saja muncul,” ungkap Fahriza kepada desapedia.id, di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

    Menurutnya, pemerintah perlu memaksimalkan fungsi pembinaan yang selama ini terkesan setengah-setengah. Dengan kualifikasi desa yang masih terbatas, desa seolah-olah dipaksa mengikuti mekanisme pelaporan keuangan dengan standar tinggi yaitu APBD dan APBN.

    Selain itu, lanjut Fahriza, desa juga dihadapkan pada berbagai Institusi seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga pengawas daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang semua itu berkontribusi terhadap lambatnya penyerahan LPj.

    “Akibatnya akan berdampak pada terlambatnya pencairan Dana Desa 2019, memperlambat penyusunan renstra (rencana strategis) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang pada akhirnya memperlambat jalannya roda pembangunan desa,” ujarnya.

    Karena itu, Fahriza meminta pemerintah, baik itu pusat dan daerah untuk menyederhanakan LPJ. “Kurangi juga regulasi yang tumpang tindih antara dua kementerian, yaitu Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), serta mengurangi porsi keterlibatan instansi di daerah,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait