25.2 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Desa Pertanggungjawaban Dana Desa 2018 Tersendat, Pengamat: Desa Dipaksa Ikuti...

Pertanggungjawaban Dana Desa 2018 Tersendat, Pengamat: Desa Dipaksa Ikuti Pelaporan Keuangan dengan Standar Tinggi

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Pengamat politik lokal dan otonomi daerah, Fahriza menyayangkan masih banyak desa-desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa tahun 2018.

    Hal itu dikemukakannya terkait pemberitaan sebuah media yang menyebutkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga minggu ketiga Januari 2019, baru 72 persen laporan penggunaan Dana Desa tahun 2018 yang diterima pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) setempat.

    “Sangat disayangkan kondisi seperti ini kembali terulang, dimana desa masih terlambat dalam menyerahkan laporan. Sejak berlakunya UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) termasuk Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015, persoalan LPj selalu saja muncul,” ungkap Fahriza kepada desapedia.id, di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

    Menurutnya, pemerintah perlu memaksimalkan fungsi pembinaan yang selama ini terkesan setengah-setengah. Dengan kualifikasi desa yang masih terbatas, desa seolah-olah dipaksa mengikuti mekanisme pelaporan keuangan dengan standar tinggi yaitu APBD dan APBN.

    Selain itu, lanjut Fahriza, desa juga dihadapkan pada berbagai Institusi seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga pengawas daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang semua itu berkontribusi terhadap lambatnya penyerahan LPj.

    “Akibatnya akan berdampak pada terlambatnya pencairan Dana Desa 2019, memperlambat penyusunan renstra (rencana strategis) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang pada akhirnya memperlambat jalannya roda pembangunan desa,” ujarnya.

    Karena itu, Fahriza meminta pemerintah, baik itu pusat dan daerah untuk menyederhanakan LPJ. “Kurangi juga regulasi yang tumpang tindih antara dua kementerian, yaitu Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), serta mengurangi porsi keterlibatan instansi di daerah,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait