30.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Nasional Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai Semua, BUMDes Bisa Usaha Apa Saja, Seperti PT

Rekomendasi

Lainnya

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Mendes PDTT Minta Pendamping Serius Lakukan Pendataan, PLD Beberkan Kendala Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sebagai tindak lanjut dari amanat Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    PP tentang BUMDes ini merupakan bagian dari  49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.

    Keberadaan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes ini diyakini akan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di Desa. Sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf e pada PP ini, menyebutkan: “mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa”.

    Menindaklanjuti PP nomor 11 tahun 2021 ini, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyelesaikan Peraturan Mendes PDTT (Permendes PDTT ) sebagai pedoman operasionalnya.

    Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk pada minggu lalu (24/4), Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan Peraturan Menteri (Permen) terkait BUMDes.

    Permen tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang dikeluarkan seiring disahkannya BUMDes sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Permendes (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) sudah selesai, tinggal menunggu pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kalau sudah selesai semua, nanti BUMDes bisa usaha apa saja, sudah seperti PT,” ujarnya. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 10:58 WIB 10:58 WIB

    Indeks Berita

    Ini yang Membuat Pemdes Mampu Menyerap Dana Desa 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa...

    Menteri Desa PDTT Minta Pertamina Fasilitasi BUMDes Jadi Mitra...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta PT Pertamina memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali memiliki 588 Badan Usaha Milik...

    Menko Luhut Minta DPD RI Dukung Penyelesaian Masalah Penguasaan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI lainnya menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),...

    Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Jumat (2/4) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda Situmorang mengingatkan pemerintah agar supaya...

    Berita Terkait