30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Parlemen Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU Desa dan Kawal RUU BUMDes

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU Desa Selesai di Masa Sidang Mendatang  

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks...

    Jakarta, desapedia.id – Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap pembangunan di Indonesia. Meski ada beberapa kontradiksi dalam penerapannya yang harus segera diperbaiki.

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin dalam rilisnya, Kamis (8/7/2021).

    Sultan menjelaskan, perkembangan positif pasca UU Desa di antaranya adalah desa tidak lagi dianggap sebagai isu pinggiran dan sekarang banyak pihak yang memperhatikan pembangunan dan kemajuan desa. Sehingga kini banyak generasi milenial dan tokoh-tokoh muda di berbagai daerah yang tertarik menjadi kepala desa.

    “Saya berharap desa tampil sebagai desa progresif sesuai spirit UU Desa antara lain yaitu karena kepemimpinan baru yang inovatif, desa berbasis digital yang progresif, dukungan jaringan pembelajaran dan gerakan, pemahaman akan UU Desa yang lebih utuh, maupun konsolidasi gerakan dalam desa,” ujar Senator Sultan B. Najamudin

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin melihat UU Desa memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa.

    Dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam pembangunan desa.

    “Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif yang sangat baik bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri dan modern, namun masih belum mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta hak-haknya khususnya dalam pembangunan desa,” tegas Senator Muda asal Bengkulu ini.

    “Saya juga memperjuangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen penting dalam rancangan undang-undang perubahan kedua UU No.6/2014 tentang. Kini BPD sangat di perlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa. Alasan yuridis BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan berbasis inovasi dan kreativitas di desa-desa. Para anggota BPD nantinya ke depan juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan. Hal ini untuk upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen rancangan undang-undang,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu termuda ini.

    Sultan menjelaskan secara spesifik bahwa para anggota BPD lebih memiliki kewenangan yang representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau Dana Desa.

    “BPD itu sebagai ‘middle power and communicator‘. Artinya, para anggota BPD itu kekuatan tengah dan komunikator antara masyarakat dengan kepala desa. Oleh karena itu, saya mendorong dan minta BPD di perkuat kewenangannya dan kinerjanya,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    “Saya sebagai Pimpinan DPD RI berharap kepada pemerintah segera memberikan solusi terhadap Badan Hukum BUMDes dan menelurkan kebijakan yang tepat yang terkait dengan hak desa memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa,” tutup Wakil Ketua DPD RI termuda ini. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 09:20 WIB 09:20 WIB

    Indeks Berita

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis (24/6) di Kompleks Parlemen, Senayan,...

    Marwan Jafar: Diperlukan Segera Lockdown Ala Indonesia

    Jakarta, desapedia.id - Sekurangnya dalam kurun selama sepekan terakhir ini, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa dilaporkan mengalami...

    Pimpinan Komite I DPD RI Minta Asosiasi Pemdes Dukung...

    Medan, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN,...

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra kembali melakukan...

    Berita Terkait