31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Daerah Perbup Tidak Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2019,...

Perbup Tidak Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2019, Apdesi Kabupaten Aceh Utara Laporkan Bupati ke Ombudsman

Rekomendasi

Lainnya

    Gubernur NTB: SDGs Desa Sangat Luar Biasa

    Mataram, desapedia.id – Dalam sosialisasi Permendesa No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 dan Konsultasi Publik RPP...

    Cegah Korupsi Dana Desa 2021, Apdesi dan Kejari Kabupaten Banjar Kalsel Siapkan SIJAKA

    Martapura, desapedia.id – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp 72...

    Aceh Tenggara Siapkan Lokasi Lumbung Pangan Presiden Jokowi

    Jakarta, desapedia.id – Kabupaten Aceh Tenggara yang terletak diantara pegunungan dan lembah Bukit Barisan selama ini terkenal subur dan...

    Banda Aceh, desapedia.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Aceh Utara melaporkan Bupati Aceh Utara kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh pada Senin (1/2).

    Pelaporan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Apdesi Kabupaten Aceh Utara, Geuchik Asnawi Haji Ali yang didampingi Oleh Sekretaris Jenderal Apdesi Provinsi Aceh, Saiful Iski.

    Pelaporan Bupati kepada Ombudsman ini dipicu oleh terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 tahun 2021 tentang Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Utara yang disinyalir oleh para Kepala Desa (Geuchik) se Kabupaten Aceh Utara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama yang mengatur tentang penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa.

    Dalam siaran persnya, Apdesi Kabupaten Aceh Utara sangat menyayangkan adanya penurunan yang sangat signifikan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa yang telah tertuang dalam Perbup.

    Hal ini diperparah lagi, penghasilan tetap Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa yang telah diatur dalam Perbub tersebut tidak mengacu pada aturan tentang penghasilan tetap yang diatur di PP nomor 11 tahun 2019.

    Bukan hanya itu saja, Apdesi Kabupaten Aceh Utara juga sangat menyesalkan tidak adanya alokasi Anggaran di tahun 2021 ini untuk kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan bantuan anak yatim seperti tahun–tahun sebelumnya.

    “Kami sangat menyayangkan jika ini benar terjadi. Selain tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, isi Perbup tersebut merupakan satu hal yang ironis, mengingat pekerjaan di desa sekarang ini tidak kalah dengan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintahan yang lain,” ujar Ismunazar, perangkat desa dari Meunasah Blang, kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.

    Apdesi Kabupaten Aceh Utara berharap laporan pengaduan Bupati Aceh Utara kepada Ombudsman yang diterima langsung oleh Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin dapat segera ditindaklanjuti. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Meski Zona Hijau, Pelaksanaan Salat Tarawih di Setu Tetap...

    Bekasi, desapedia.id - Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masuk ke dalam daftar daerah berstatus zona hijau Covid-19. Meski...

    Koramil 06/Setu Canangkan Desa Tamansari Sebagai Kampung Pancasila

    Bekasi, desapedia.id - Kodam Jaya meluncurkan program Jayakarta Benteng Pancasila secara virtual di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh...

    Jelang Pilkades dan Pemilihan RT Serentak, Bupati Malinau Gelar...

    Malinau, desapedia.id – Bupati Malinau, Dr. Topan Amrullah menggelar pertemuan dalam bentuk coffee morning pada Sabtu (3/4) lalu di Coffee Tubu, Kabupaten Malinau, Kalimantan...

    Ketua Komite I DPD RI Turun Langsung Validasi Dokumen,...

    Medan, desapedia.id - Tahapan akhir Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu, Provinsi Aceh sudah final masuk dalam Prioritas Nasional sebagai Daerah Otonomi...

    Didampingi Anggota DPD RI, Pendamping Desa Asal Papua Barat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (29/3) lalu menerima kedatangan sejumlah perwakilan pendamping desa dari...

    Berita Terkait