28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Daerah Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

Rekomendasi

Lainnya

    Apdesi Kalteng Desak Pembangunan Food Estate Perhatikan Kearifan Budaya Lokal dan Partisipasi Masyarakat Desa  

    Palangkaraya, desapedia.id – Saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah minggu lalu (27/6), Menteri Koordinator...

    APDESI Aceh Minta Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Aceh Penuhi Hak Aparatur Desa Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019

    Banda Aceh, desapedia.id - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh telah menggelar Rapat...

    DPN PPDI Sesalkan Pemecatan 11 Perangkat Desa Sabajaya

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyesalkan pemecatan terhadap sebelas Perangkat Desa Sabajaya,...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa. Berbagai kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah memberikan pedoman berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

    Alih-alih Pemerintah Desa bisa segera merealokasi anggaran dan merefokus kegiatan untuk penanggulangan Covid-19 yang dituangkan dalam APBDes dengan berpedoman pada kedua peraturan menteri tersebut, justru Pemdes kini belum bisa berbuat apa-apa lantaran sampai saat ini aturan teknisnya yaitu Peraturan Bupati (Perbup) belum ada.

    Terkait permasalahan ini, Ketua Umum DPP Perhimpunan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wargiyati mengamininya. Menurut Bunda Ketum, sapaan akrabnya, banyak Pemdes yang sudah menerima Dana Desa tahap pertama untuk digunakan menanggulangi Covid-19 sesuai Surat Edaran Mendes PDTT dan Permendes nomor 6/2020, namun demikian Pemdes tidak dapat segera merubah APBDes karena Bupati tak kunjung keluarkan Perbup-nya.

    “Belum pada melaksanakan, masih tunggu Perbup. Mohon pemerintah pusat perintahkan Bupati segera keluarkan Perbup”, tegas Wargiyati. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Penjelasan Kemendes PDTT Soal Dugaan Penyelewengan BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Mekanisme penyelesaian persoalan dalam proses penyaluran Dana Desa telah dibuat oleh Kemendes PDTT, yaitu melalui call...

    Hasil Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten: Pemkab...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari...

    Pemkab Landak Mulai Salurkan BLT Dana Desa

    Landak, desapedia.id – Pemerintah Kabupaten Landak mulai melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 600 ribu/KK. Acara pelaunchingan BLT dilakukan...

    Regulasi Terlambat, Separuh dari 224 Desa di Purbalingga Belum...

    Purbalingga, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diperuntukan bagi penduduk miskin...

    Menjadi Provinsi dengan Penyaluran BLT Dana Desa Paling Rendah,...

    Palangka Raya, desapedia.id – Berdasarkan catatan perkembangan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Berita Terkait