28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Desa Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

Rekomendasi

Lainnya

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso Jelaskan Rencana Program Pemberdayaan Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang...

    Topik KADES IWAN Selasa 13 Oktober 2020 di TV Desa: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa ?

    Jakarta, desapedia.id – Acara talkshow KADES IWAN atau Kajian Desa bareng Iwan akan tayang pada Selasa, 13 Oktober 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja telah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekonomi desa secara signifikan.

    Oleh karena itu, dengan munculnya UU Cipta Kerja pada pasal 117 akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan karena telah tertulis bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

    Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

    Sesuai amanat UU Cipta Kerja, ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

    Hingga saat ini Kemendes PDTT telah menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang nantinya diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga lain.

    “Targetnya, sebelum satu bulan sudah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah tentang Bumdes,” ujar Menteri Desa Abdul Halim.

    Politisi PKB ini menambahkan, sebagai wujud rasa syukur atas lahirnya UU Cipta Kerja yang sudah jelas menguntungkan warga desa, maka wajib kiranya bagi semua pihak untuk menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh warga masyarakat desa dan para pelaku usaha di desa agar dapat mengambil manfaatnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam...

    Bekasi, desapedia.id - Pembangunan fisik masih mendominasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Burangkeng Tahun Anggaran 2021. Menurut Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H Sain,...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan...

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa  merupakan salah  satu  bagian  yang ...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Belajar dari Pengalaman Kota Daegu Mengatasi Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Kota Metropolitan Daegu, Korea Selatan harus menghadapi kenyataan bahwa dampak pandemi virus Covid–19 di kota tersebut telah melampaui perkiraan awal. Sejak...

    Berita Terkait