25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Opini Pentingnya Unsur Promosi Pelayanan Purna Jual

Pentingnya Unsur Promosi Pelayanan Purna Jual

Amidi
Amidi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan

Rekomendasi

Lainnya

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara....

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata...

    Dalam membujuk konsumen,  berbagai materi promosi atas produk yang kita tawarkan kepada konsumen kita sajikan untuk melakukan promosi terhadap produk tersebut.  Jika disimak, materi promosi yang disajikan oleh para pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk memperomosikan produknya tidak tanggung-tanggung bahkan semua materi promosi bersifat “wah” dan menggoda.

    Hal ini syah-syah saja dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis, apalagi mengingat antar pelaku usaha atau pelaku bisnis saling bersaing untuk merebut calon konsumen, sehingga tidak heran kalau materi promosi yang  disajikan bersifat  “wah” dan “menggoda”,  terlepas apakah materi promosi tersebut  dapat diukur atau tidak dapat diukur (observable variabel atau un-observable variabeldan terlepas apakah materi promosi tersebut rasional atau tidak rasional.

    Sama halnya dengan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legeslatif (DPR/DPD), semua calon berlomba-lomba menyajikan materi promosi yang menggoda dan “aduhai” bahkan untuk melegitimasi calon, atau mendapatkan suatu kepastian atas janji politik yang ditawarkan, terutama terhadap calon terpilih, pada saat itu pemilih telah membuat kontrak politik kepada sang calon. Diharapkan  pada saat calon terpilih dapat merealisasikan kontrak politik tersebut. Ini penting, karena   dalam kenyataannya calon terpilih terkadang tidak sepnuhnya menepati janji politiknya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dibeberapa negara pun demikian.  Tidak hanya dikalangan calon Presiden, calon kepala daerah  terpilih tetapi dikalangan calon legeslatif terpilih pun demikian.

    Hal ini dibuktikan hasil penelitian   Susan C Stokes (2001) dari  Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecendrunagn calon terpilih, baik dikalangan calon pilpres maupun dikalangan calon legeslatif,  terjadi pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-jani kampanye atau janji-jani politik.  Ada gejala bahwa calon  memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi segera setelah mereka terpilih mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi pada pemilihnya. (Detik News, 4 des 2018)

    Untuk menunjang materi promosi agar dapat menghipnotis konsumen atau agar bisa membujuk konsumen, ditambah lagi pemain atau pelaku promosi yang memiliki banyak pengikut, yang memiliki banyak pengagum, yang memiliki banyak massa, yang memiliki banyak penggemar, termasuklah pelaku promosi dari unsur ustadz dan ustadza (penceramah laki-laki dan penceramah perempuan), sebut saja misalnya pelaku promosi “MAMA DEDEH”, dengan mem-promosikan beberapa produk tersebut.

    Namun jangan lupa, bahwa memang promosi itu penting untuk membujuk konsumen agar konsumen tertarik dan akhirnya membeli produk yang kita tawarkan. Tetapi ada yang lebih penting lagi yakni pelayanan purna jual. (post-sale service). Pelayanan purna jual tersebut penting baik bagi pelaku usaha atau pelaku bisnis maupun calon yang terpilih  dalam pertarungan pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang akan datang ini. Perlu diperhatikan bahwa perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memenangkan persaingan dengan mengutamakan pelayanan yang baik termasuk pelayanan purna jual.

    Contoh Astra, perusahaan mobil Toyota yang menjunjung tinggi kepuasan pelangan dan  pelayanan purna jual. Seperti yang dipublis laftlane news (11/10/2013) bahwa Toyota  telah melakukan penarikan atau recall sekitar 10 ribu unit mobil, karena ada masalah pada saklar  wiper yang rusak. Menurut pihak Toyota ada kerusakan pada listrik arus pendek di saklar,karena adanya produksi yang tidak benar saat produksi, yang dapat mengakibatkan wiper tidak berfungsi saat digunakan. (Yogi Syafril)

    Toyota  juga melakukan penarikan dan perbaikan  terhadap 40.000 an unit mobil karena ada masalah pada airbag (https://www.suara.com, 17 April 2017). Kemudian Toyota pun menarik 1,75 juta mobil dari seluruh dunia karena masalah rem dan komponen bahan bakar (https://www.bbc.com, 15 Oktober 2014).

    Ini menunjukkan bahwa PT. Astra yang menjual mobil Toyota tersebut ingin membuktikan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkannya tersebut harus memberi jaminan kepuasan dan meyakinkan konsumen akan ada pelayanan purna jual, sekalipun produk yang telah terjual tersebut sudah berada ditangan konsumen.

    Apa yang dilakukan PT Astra perusahaan mobil Toyota tersebut layak untuk dicontoh dan diperhatikan oleh semua pelaku usaha atau pelaku bisnis termasuk calon yang akan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah nanti.

    Tidak hanya, PT Astra perusahaan mobil Toyota tersebut saja melakukan pelayanan purna jual tersebut, tetapi ada beberapa perusahaan lainnya, yang kesmuanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan dan konsumen yang telah memebeli produk mereka.

    Pelayanan purna jual, adalah suatu bentuk pelayanan yang bernilai promosi yang cukup efektif, karena pelanggan atau konsumen merasa produk yang dibelinya member jaminan pasca jual. Jika ada kerusakan, maka produk tersebut akan mendapat pelayanan perbaikan bahwa penggantian bahan atau spare part dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pelaku usaha atau pelaku bisnis tersebut.

    Begitu juga dalam percaturan pemilihan kepala daerah nanti, jika calon memberikan pelayanan purna jual, maka promosi atau kampanye dan atau janji politik yang telah ditawarkannya tersebut, pada saat mereka terpilih nanti,mereka akan membuktikan janji politik tersebut, mereka akan memberikan pelayanan purna jual, mereka akan menjamin dan melaksanakan program – program yang telah di kampanyekannya tersebut.

    Kepada para calon kepala daerah dan kepada pelaku usaha dan atau pelaku bisnis, lakukanlah promosi segencar-gencarnya, tetapi jangan lupa memberikan pelayanan purna jual, jangan lupa memberikan jaminan kepada konsumen, agar konsumen merasa puas dalam membeli produk yang kita tawarkan tersebut. Jika kita telah melalukan pelayanan purna jual, berarti kita telah memberi perhatian kepada konsumen dan teruslah berbuat dalam kebaikan bukan dalam kebohongan. Selamat Berjuang!!!!!!

    Amidi
    Amidi
    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Terpopuler

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan...

    Wabah Dan Kepala Daerah

    Pandemi Covid 19 telah melanda 215 negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri wabah ini telah berjangkit di semua provinsi (34) dan hampir 90...

    UU Desa untuk Kedaulatan Desa ?

    Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat konsep-konsep baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara...

    Manajemen Organisasi BPIP Buruk, Mantan Tenaga Ahli UKP PIP...

    Jakarta, desapedia.id – Wawan Fachrudin, mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait...

    Berita Terkait